- tvOne/Teguh Joko Sutrisno
VIVA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi secara maraton dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, dan TNI dan Polri untuk pendampingan penanganan pandemi COVID-19 di kabupaten/kota. Gubernur Ganjar Pranowo meminta setiap kepala daerah untuk memetakan kembali potensi kerawanan COVID-19 di daerah masing-masing.
Dalam satu keterangan pers di rumah dinasnya di Semarang, Minggu malam, 6 Juni 2021, Ganjar menjelaskan bahwa Panglima TNI dan Kepala Polri memberikan perhatian khusus kepada Jawa Tengah, terutama Kabupaten Kudus, menyusul lonjakan kasus COVID-19 di daerah itu.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Polri, katanya, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, seluruh kepala daerah harus tahu bed occupancy rate (BOR) di daerah masing-masing. Kedua, tempat isolasi harus disiapkan dengan benar dan terpusat agar mudah dikontrol. Ketiga, setiap daerah harus menghitung kembali kebutuhan sumber daya manusia, obat-obatan, dan peralatan.
"Skenariokan bahwa ini akan terjadi peningkatan-peningkatan secara eksponensial sehingga kita akan mengerti pada puncaknya itu kapan, kira-kira berapa, dan apa yang mesti kita siap apa," kata Ganjar.
Kemampuan itu, katanya, harus diketahui sejak awal sehingga kalau ada yang tidak mampu atau kekurangan bisa langsung berkoordinasi. Misalnya, koordinasi dengan pemerintah provinsi, antar-kabupaten/kota atau bisa juga dengan pemerintah pusat. Aparat TNI dan Polri juga sudah disiagakan untuk diberdayakan dalam penanganan COVID-19 di daerah.
"Teman-teman sekarang agar menghitung betul-betul sehingga kita bisa menyiapkan. Sosialisasi dan operasi justisi dengan berbagai cara dan metode tidak boleh berhenti agar kesadaran masyarakat betul-betul muncul. Kita harapkan tidak terjadi peningkatan yang membahayakan," katanya.
Teguh Joko Sutrisno/Semarang
Tanggapi Isu Prabowo Bakal Punya 40 Menteri, Ganjar Ingatkan Buruknya "Politik Akomodasi"
Ganjar Pranowo turut mengomentari soal isu kabinet Prabowo-Gibran akan ada 40 menteri. Ia mengingatkan mengenai jumlah jabatan menteri memiliki batas sesuai dengan UU.
