Zulhas: PAN dan Muhammadiyah Sepakat Tolak PPN Sekolah

Zulhas bersama Hatta Rajasa di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumsel
Sumber :

VIVA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan ikut angkat bicara soal rencana pemerintah menerapkan PPN sembako hingga sekolah. Hal ini diutarakan Zulhas begitu dia disapa saat mengunjungi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. 

img_title Buntut Pembalut Kena PPN, Seorang Perempuan Gugat UU Pajak ke MK Menuntut Keadilan

Acara silaturahmi berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumsel yang bersebelahan dengan Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP). 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Sesuai arahan Muhammadiyah. PAN akan berjuang keras di parlemen untuk menolak penerapan kebijakan tersebut. Kita bagi tugas, Muhammadiyah sebagai ormas, berjuang di gerakan masyarakat sipil. PAN berjuang di parlemen," ujar Zulhas, Sabtu 12 Juni 2021.

img_title Protes Pajak Pembalut Wanita, YLKI: Negara Jangan Membebani Kebutuhan Dasar Biologis Perempuan

Zulhas menyebut, seharusnya ormas dan partai politik bekerjasama dan saling bersinergi. Bukan mengerjakan tugas secara tumpang tindih. Ormas tidak perlu jadi partai politik dan partai politik tidak perlu mengerjakan tugas ormas. 

"Itulah esensi dari demokrasi. Maka dulu Muhammadiyah melahirkan PAN. Untuk berjuang di parlemen," kata dia. 

img_title DJP Buka Suara soal Pajak Digital Mulai 9 November 2026, Ini Hal yang Perlu Diketahui

Kunjungan Zulhas ke Sumsel kali ini sekaligus dengan acara peresmian Rumah PAN Sumsel dan rakerwil serta pelantingan DPW dan DPD-DPD PAN se-Sumatera Selatan. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Zulhas datang bersama Ketua MPP PAN Hatta Rajasa, Ketua POK DPP PAN Mumtaz Rais dan Anggota DPR RI Hafizs Thohir serta Athari Gauthi Ardi. 

"Alhamdulillah sekarang DPR RI PAN dari Sumsel ada dua orang, Insya Allah berikutnya empat orang." Tutup Zulhas.

Ilustrasi Pajak atau PPN

DJP Tegaskan Tak Semua Transfer Bank Dikenai Pajak Digital, Inge Singgung SPP-TDLN

DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tegaskan tak semua aktivitas transfer bank dikenai pajak digital lewat skema Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital

img_title
VIVA.co.id
3 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut