Margarito: TWK Bukan soal Ide Siapa, tapi Amanat Undang-undang

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA – Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) bukan persoalan ide siapa yang mengusulkan, tetapi merupakan amanat undang-undang.

img_title MA Batalkan Vonis Bebas Terdakwa Kasus HAM Berat Paniai, Mayor Purnawirawan Isak Settu Divonis 5 Tahun Penjara

"Yang paling penting dan paling pokok bukan soal ide siapa yang melakukan itu, penanggung jawabnya ada pada yang melakukan tes. Itu kan amanat undang-undang," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Margarito menilai KPK tidak perlu menanggapi tudingan dari tim kuasa hukum 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat yakni Asfinawati yang menyebut ketidakmampuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjawab pertanyaan dari Komnas HAM soal siapa yang mengeluarkan ide TWK.

img_title Kasus Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang, Menteri Pigai: Keadilan Harus dari Perspektif Korban

Lolos atau tidak seorang pegawai dalam TWK adalah hal wajar dan yang terpenting dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Sebab, TWK merupakan teknis aparatur negara dalam mengimplementasikan undang undang.

Oleh karena itu, ia menyarankan KPK tidak perlu pusing menanggapi persoalan pegawai yang tidak lolos TWK dan lebih baik fokus pada penanganan kasus korupsi di Indonesia.

img_title Libur Nataru 2026-2027, Kemenhub Siapkan 8 Juta Kursi Pesawat dan Tambahan Penerbangan Ekstra

"Yang lain-lain tidak usah dipikirkan termasuk 75 orang ini, kalau mereka memang tidak senang pergi saja bertempur di pengadilan biar dibuka secara objektif," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mendatangi Komnas HAM pada Kamis (17/6). Kehadirannya untuk menjelaskan beberapa hal di antaranya mengenai landasan hukum hingga legal standing KPK menyusun kebijakan pengalihan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mulai dari tindak lanjut pasal 5 ayat 6 PP 41 tahun 2020 yang memandatkan kepada KPK menyusun peraturan komisi (Perkom) tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kemudian setelah itu lahirlah Perkom nomor 1 tahun 2021 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. "Itu mengenai kebijakan regulasinya," kata Gufron. (Ant)

Baca juga: Pegawai Tak Setuju Ketua KPK Sertakan Lembaga Lain Pecat 51 Pegawai

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan perkembangan keamanan nasional kepada Menko Polkam Dudung Abdurachman.

Menko Dudung Tegaskan Rakyat Bebas Kritik Pemerintah, Tapi Ingatkan Hal Ini

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan masyarakat memiliki hak untuk mengkritik seluruh kebijakan pemerintah.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut