- VIVA/M Ali Wafa
VIVA - Ketua DPR Puan Maharani akhir-akhir ini bersikap kritis terhadap pemerintah khususnya menyangkut kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Namun, sikap tersebut dinilai baik untuk demokrasi.
“Memang tugas DPR selain legislasi dan anggaran kan pengawasan terhadap pemerintah, fungsi checks and balances," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, di Jakarta, Kamis, 29 Juli 2021.
Oleh karena itu, tegas Ari, jika Ketua DPR dianggap kritis, memang sudah seharusnya begitu. Apalagi, Ketua DPR adalah speaker of the house, juru bicara parlemen yang harus menyuarakan kepentingan rakyat yang diwakili oleh 575 anggota DPR.
Yang salah, lanjut Ari, justru ketika DPR tidak bersuara terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Apalagi kebijakan pemerintah ini terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia setahun lebih dan membuat sulit hidup rakyat.
“Jadi yang salah itu kalau DPR diam saja, atau cuma jadi ‘stempel’ pemerintah seperti zaman Orde Baru. Tapi kan nyatanya tidak. Ketua DPR-nya meski satu partai dengan presiden, tetap kritis kalau bicara soal keselamatan rakyat di tengah pandemi,” kata pembimbing disertasi di Program S3 Universitas Padjadjaran tersebut.
Baca juga: Makan 20 Menit Jadi Lelucon, Puan Minta Pemerintah Jelaskan Rinci
Hakikat DPR
Ari menuturkan fungsi pengawasan parlemen lewat kritik terhadap pemerintah memang sudah menjadi hakikat DPR sebagai lembaga legislatif di negara demokrasi. Dia menjelaskan bahwa parlemen berasal dari kata ’le parle’, bahasa Prancis, yang artinya berbicara.
"Jadi memang sudah hakikat DPR untuk berbicara, bersuara demi kepentingan rakyat,” kata dia.
Namun, menurut Ari, suara dan kritik DPR terhadap pemerintah haruslah membangun dan demi perbaikan penyelenggaraan negara ke depan.
“Kalau saya lihat kritik Ketua DPR hampir selalu direspons oleh pemerintah. Itu artinya kritik Ketua DPR tidak asal bunyi, makanya direspons dengan baik,” kata Ari.
Sampai sekarang ini, menurutnya, sikap kritis Puan terhadap pemerintah terkait penanganan pandemi tidak berpengaruh apa-apa terhadap soliditas pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Sebaliknya, kritik tersebut justru bisa menjaga kepercayaan masyarakat.
“Apalagi presiden pernah bilang agar masyarakat lebih aktif mengkritik. Kalau masyarakat saja diberi keleluasaan untuk mengkritik, apalagi DPR yang memang tugasnya mengawasi pemerintah,” kata Ari.
Soal substansi kritik, Ari menilai baik pilihan-pilihan kritik Puan terhadap pemerintah yang mengedepankan hal-hal yang paling berkaitan dengan nasib dan keselamatan rakyat di tengah pandemi COVID-19.
“Karena bicara pandemi ini memang soal hidup mati rakyat. DPR sebagai wakil rakyat, sudah sewajarnya menyoroti implementasi kebijakan pemerintah terkait pandemi yang bersentuhan langsung dengan hidup rakyat,” ujarnya.
Sikap Puan yang dinilai kritis terhadap pemerintahan Jokowi mulai jadi perbincangan di media arus utama dan media sosial. Bahkan, tvOne mengangkat sebuah diskusi khusus mengenai masalah tersebut belum lama ini.
