Eks Pejabat di Tebing Tinggi Divonis 5 Tahun tapi Tak Langsung Dibui
- VIVA/Putra Nasution
VIVA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Sumatera Utara, menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun kepada mantan kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, Pardamean Siregar, dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan, Senin, 9 Agustus 2021.
"Mengadili dan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Pardamean Siregar dengan kurungan penjara selama 5 tahun," kata majelis hakim yang diketuai oleh Jarihat Simarmata dalam sidang itu.
Hakim juga menghukum Pardamean Siregar untuk membayar denda sebesar Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan penjara.
Usai sidang, terdakwa melenggang keluar dari PN Medan untuk pulang ke rumah. Sebab selama proses sidang, Pardamean tidak dipenjara alias menjadi tahanan kota.
Pardamean terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP di Dinas Pendidikan Tebing Tinggi tahun anggaran 2020 sebesar Rp2,3 miliar.
Vonis itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya meminta agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 7 tahun. Atas putusan itu, terdakwa maupun JPU masih menyatakan pikir-pikir.
Jaksa penuntut umum Edwin Oloan Tobing mengaku belum bisa mengambil keputusan untuk mengajukan banding atau tidak. Dia bahkan belum mengetahui kapan akan mengeksekusi Pardamean Siregar. “Enggak mungkin langung dieksekusi. Putusan aja belum di tangan kita," ujarnya.
Dalam dakwaan Jaksa disebutkan bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam pengadaan buku panduan Pendidik senilai Rp2,4 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemko Tebing Tinggi Kota tahun anggaran 2020.
Misalnya, Penunjukan Langsung (PL) pekerjaan kepada 10 rekanan, yakni CV Bina Mitra Sejagat, CV Dita Perdana Abadi, CV Makmur Bersama, CV Nandemo Aru, CV Tri Putra, CV Raja Mandiri, CV Samba, CV Sinergi, CV Tiga Putra Jaya, dan CV Viktory.
Diketahui pula bahwa Pardamean Siregar, selain sebagai Pengguna Anggaran (PA) juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan buku panduan panduan di Dinas Pendidikan Tebing Tinggi.
Berdasarkan hasil penghitungan tim audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, ada temuan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,3 miliar.
