- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA - Direktur Eksekutif Indo Parameter, Tri Wibowo Santoso, menyarankan masyarakat untuk tak lagi mempercayai lembaga survei yang kerap meleset hasil survei yang dilakukannya. Atau setidaknya publik bisa menganggap hal itu sebagai dagelan politik yang mampu menaikan imun tubuh di saat pandemi COVID-19 sedang meningkat.
"Anggap aja survei abal-abal lembaga yang kerap meleset hasil surveinya itu sebagai lawakan yang bisa meningkatkan imun kita di kala pandemi COVID-19 lagi tinggi," kata pria yang akrab disapa Bowo itu kepada wartawan, Minggu, 21 Agustus 2021.
Bowo menuturkan hasil survei terkait penanganan COVID-19 oleh pemerintah yang dilakukan beberapa lembaga terbukti banyak yang meleset. Salah satunya adalah LSI Denny JA.
Lembaga survei itu menyebut kasus COVID-19 di Indonesia tuntas di Juni 2020 tapi kenyataannya pandemi masih saja terjadi sampai hari ini. Menurut Bowo, hal itu menjadi bukti nyata bahwa penelitian yang dilakukan tak memiliki metodologi, sehingga hasilnya absurd.
"Buktinya angka penderita COVID-19 masih tinggi hingga sekarang ini. Bahkan, pemerintah terus memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Saya menduga hasil surveinya selama ini dicreate untuk menyenangkan hati si pemesan," kata lagi.
Baca juga: Survei SMRC: 92 Persen Warga Menilai Vonis Jaksa Pinangki Tidak Adil
Selain riset LSI Denny JA, Bowo juga mempertanyakan hasil survei Charta Politika terkait kinerja menteri kabinet di masa pandemi COVID-19. Hasil survei yang dilakukan pada 6 hingga 12 Juli 2020 menyebut Juliari Batubara yang kala itu menjabat Menteri Sosial sebagai salah satu anak buah Presiden Joko Widodo yang berkinerja baik.
"Survei Charta Politika lebih lucu lagi. Hasil surveinya menyebut Juliari sebagai menteri terbaik. Tapi tak lama kemudian Juliari tersandung korupsi bansos. Jadi yang dimaksud Mas Yunarto ini terbaik buat siapa? Buat para cukong begitu?" kata Bowo.
Tidak berhenti di sana, Bowo juga mengkritisi sikap M Qodari sebagai Direktur Eksekutif Indo Barometer merangkap sebagai inisiator organisasi relawan pendukung pasangan Jokowi dan Prabowo (Jokpro).
Bowo mengakui tak ada yang salah bila ada petinggi lembaga survei merangkap sebagai relawan. Namun, secara etika hal itu tak bisa dibenarkan. Bowo-pun mengibaratkan hal itu seperti wanita pemandu lagu atau lady escort (LC) di sebuah karaoke plus-plus.
"Kalau di negara lain, lembaga survei yang melakukan kesalahan dalam riset konsekuensinya membubarkan diri dengan sendirinya. Nah, di Indonesia justru masih tetap tampil dan seolah sudah putus urat malunya," tutur Bowo.
