KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Dana Otsus dan PON Papua

Gedung Merah Putih KPK
Sumber :
  • VIVA/Andry Daud

VIVA – Koordinator Loyalis Partai Golkar (LPG) Feri R mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi memberikan dukungan terhadap KPK agar menuntaskan sejumlah persoalan konspirasi besar kasus dugaan korupsi dana otonomi khusus (otsus) Papua yang merugikan negara sampai triliunan rupiah.

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Ungkap 2 Hal yang Dilakukan Guna Mencegah Korupsi

Feri mengatakan bahwa hasil temuan Intel Mabes Polri ada kerugian negara dalam penyalahgunaan dana otsus kurang lebih Rp1,8 triliun. Belum lagi ada temuan 80 transaksi mencurigakan yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran oleh PPATK sehingga KPK perlu memanggil Gubernur Papua yang diduga ikut serta terlibat dalam konspirasi besar korupsi dana Otsus di Papua.

"KPK diharapkan juga bisa menurunkan tim segera ke Papua untuk monitoring/ investigasi sejumlah dugaan penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralamik Nasional (Peparnas) XVI di Papua sebesar Rp1,7 triliun dari APBD karena sejumlah Infrastruktur yang dibangun sepertinya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak adanya keterbukaan transparansi anggaran penyelenggaran PON XX yang dikelola oleh Panitia Besar (PB) PON Papua ruang Publik selama ini," kata Feri, Jumat, 27 Agustus 2021.

Komjak Soroti Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Emas di Kejaksaan

Lebih lanjut, ia menuturkan, sudah saatnya KPK menyelesaikan persoalan konspirasi besar dugaan korupsi di Pemda Papua yang sangat merugikan rakyat Papua. Padahal pemerintahan pusat sudah memberikan banyak sejumlah anggaran otsus.

"Namun ternyata disalahgunakan sama elit pejabat pemda Papua dan akhirnya rakyat Papua menjadi korban. Miris mendengarnya semoga KPK bisa hadir cepat di tanah Papua," kata Feri.

Biaya Ultah Cucu SYL Minta Di-reimburse Kementan, Pegawai Menolak Terancam Dimutasi

Baca juga: Kejagung Laporkan Ratusan Kasus Dugaan Korupsi Dana Otsus Papua

Sandra Dewi Hadir untuk Diperiksa Kejagung

Kabar Sandra Dewi Dicekal Kejagung, Pengacara Harvey Moeis Bilang Begini

Harris Arthur Hedar selaku kuasa hukum Harvey Moeis, menampik kalau Sandra Dewi dicekal Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi tata niaga timah.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024