Kepala Distrik di Yahukimo Ditangkap, Diduga Penyandang Dana KKB
- VIVA.co.id/ Aman Hasibuan (Papua)
VIVA – Tim Satgas Penegakan Hukum Nemangkawi menangkap EB, Kepala Distrik Wusama, Kabupaten Yahukimo, Papua, karena diduga terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang sering menebar aksi teror di wilayah itu. EB diduga sebagai otak dan penyandang dana untuk aktivitas KKB.
Ketua Tim Satgas Gakkum Nemangkawi Kombes Faizal Rahmadani di Jayapura, Selasa, 31 Agustus 2021, mengatakan selain menangkap EB, tim juga menangkap tiga orang lainnya, yakni EH, Y dan YH. Keempat orang itu ditangkap Jumat (27/8) di rumah EB.
Penangkapan berawal dari adanya informasi mengenai kendaraan berwarna hitam yang sering melintasi Dekai ke lokasi kejadian yang berada di pinggiran kali Brazza.
Dari informasi itulah kemudian anggota mendalaminya, namun tak disangka kendaraan yang dicari melintas di depan Markas Polres Yahukimo, Dekai, sehingga digiring masuk dan pengemudinya, yakni EH dimintai keterangan.
EH dalam keterangannya kepada penyidik mengaku ada belasan anggota KKB di rumah EB sehingga, pada Jumat malam, aparat melakukan penangkapan.
Namun saat penangkapan lima orang yang berada di dalam honai yang berada di belakang rumah melarikan diri, kata Faizal, yang juga menjabat Direktur Kriminal Umum Polda Papua.
Dari delapan orang ditangkap di rumah EB, empat orang di antara mereka, yakni EB, Y, EH dan YH, sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Dari hasil pemeriksaan terungkap tugas ketiga tersangka selain EB yang menjabat kepala distrik atau camat, EH adalah supir yang mengantar keperluan KKB, Y merupakan keponakan EB yang berperan menyiapkan keperluan logistik KKB.
YH merupakan anggota KKB yang terlibat langsung dalam berbagai aksi, termasuk pembunuhan empat pekerja bangunan di Kampung Bingky, Distrik Seradala, pada 29 Juni, dan pembunuhan dua pekerja PT Indo Mulia Baru di jembatan kali Brazza pada 23 Agustus. (ant)
Panglima TNI Putuskan untuk Mengubah Sebutan KKB Menjadi OPM
Ia mengingatkan, bahwa ada perubahan istilah ini tak bisa sukses jika hanya dijalankan oleh TNI saja, seluruh lembaga negara harus solid mengganti istilah KKB menjadi OPM
