Mendagri Wanti-wanti Daerah yang Lamban Input Data COVID-19
- Istimewa.
VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk terus memperbaiki dan memperbaharui input data terkait penanganan COVID-19.
Menurut Tito, terdapat temuan adanya lonjakan kasus penularan COVID-19 di sejumlah daerah akibat lambannya data yang masuk. Meski demikian, Tito tak menjelaskan daerah-daerah mana yang lamban memasukkan data.
“Mohon betul-betul dipelototi data, karena data yang kita temukan di beberapa daerah, data kasus positif atau data yang konfirmasi ternyata banyak yang di-upload (diunggah) data-data yang sudah lama,” kata Tito seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Minggu 5 September 2021.
Baca juga: Pelaku Pembunuhan Perempuan di Hotel Picasso Inn Ditangkap
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan, adanya temuan di salah satu daerah yang memiliki angka kematian atau fatality rate melonjak tajam. Namun setelah ditelusuri angka tersebut merupakan akumulasi angka kematian dari minggu-minggu sebelumnya.
“Setelah kita lihat, pelototin, ternyata angka kematiannya akumulasi dari beberapa minggu sebelumnya, bukan yang riil minggu itu,” ucap mantan Kapolri asal Palembang tersebut.
Dengan adanya temuan tersebut, Tito memerintahkan setiap pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi mengenai sistem penginputan data COVID-19. Input data ini akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pengendalian pandemi. Salah satunya dalam menentukan penerapan level kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan zona wilayahnya.
“Kalau dimasukkan data yang lama, nanti pengambilan kebijakannya salah, jumlah kasus aktif dimasukin yang 3-4 minggu lalu itu membuat kasus aktif banyak, sehingga akhirnya mau ditarik ke isoter (isolasi terpusat) semua, padahal mungkin jumlahnya tidak segitu,” kata Tito.
Menperin: Industrialisasi Perlu Dukungan dari Pemerintah Daerah
Sarmuji menilai kawasan industri sebagai sarana yang baik untuk mendorong industrialisasi. Kunci utama pengembangan kawasan industri adalah dukungan pemerintah daerah.
