Data Bocor, Jokowi Kena Getahnya
- Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA – Dugaan kebocoran data publik pada aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC) yang digarap Kementerian Kesehatan, sempat ramai dibicarakan. Data bocor, sudah beberapa kali terjadi di beberapa instansi. Termasuk saat data ratusan juta anggota BPJS Kesehatan, sempat dijual di media sosial. Tapi kali ini lebih menjadi sorotan, lantaran sampai data vaksinasi Presiden Joko Widodo, ikut tersebar.
Data vaksinasi Presiden Jokowi itu, bisa dilihat dalam aplikasi PeduliLindungi. Yang kini diandalkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk masyarakat bisa mengakses data vaksinasi mereka dan juga aktivitas selama masa pandemi ini.
Tetapi bocornya data vaksinasi Kepala Negara banyak yang menyebut, karena memang di aplikasi itu bisa diakses jika NIK diketahui dan tanggal vaksinasi juga. Sementara tanggal vaksinasi Presiden dapat dilihat dengan mudah melalui pemberitaan. Begitu juga dengan NIK, yang banyak tersebar di mesin pencarian.
Untuk bisa mengakses data vaksinasi sebelumnya di PeduliLindungi, data Presiden Jokowi bisa diambil di laman KPU. Foto KTP nya pun banyak tersebar di google. Sehingga untuk melihat data vaksinasi, sangat mudah.
Data bocor hingga hasil vaksinasi Presiden pun ikut terakses dan tersebar di ruang publik, sempat mendapat sorotan tajam dari DPR. Bahkan Ketua DPR Puan Maharani mengkritik lemahnya perlindungan data ini. Sampai Presiden kena getah dari persoalan ini.
"Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal,” kata Puan Maharani, dalam keterangan tertulis, pada Jumat 3 September 2021.
Ilustrasi sertifikat vaksin.
- kalteng.go.id
Dorongan agar persoalan data ini benar-benar dilindungi, kembali mengemuka. Mengingat data Presiden saja bisa bocor, apalagi dengan data masyarakat biasa. Sampai sempat muncul kekhawatiran, data masyarakat itu digunakan oleh pihak-pihak terkait untuk kepentingan pribadi seperti pinjaman online.
"Ini juga mesti ada respon dengan membuat regulasi tentang perlindungan data pribadi secara komprehensif. Bisa dibayangkan, data vaksin Presiden saja bisa bocor, apalagi data pribadi masyarakat biasa," kata Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam kepada VIVA, Kamis 9 September 2021.
