Novel Cs Dipecat KPK, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan Terus

Abraham Samad.
Sumber :
  • VIVA/Muhammad Yasir

VIVA – Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Novel Baswedan Cs dipecat dengan hormat pada Kamis 30 September 2021. 

img_title KPK Geledah DLH Klaten Terkait Kasus Korupsi Bupati Nonaktif Hamenang

Mantan Ketua KPK Abraham Samad meminta pegawai KPK yang ada tak berhenti berantas rasuah di Indonesia, meskipun sementara ini tanpa pasukan terbaik. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Agenda pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti walaupun ada upaya-upaya sistematis untuk menggagalkan agenda pemberantasan korupsi itu," kata Samad, Jumat, 1 Oktober 2021.

img_title KPK Buka Penyidikan Baru di Pemkot Bengkulu, Kasus Apa?

Samad juga meminta taring KPK tidak tumpul setelah mereka semua keluar. Samad meminta pemberantasan korupsi di Tanah Air menjadi harga mati dan tanpa pandang bulu. 

Samad juga meyakini para pegawai yang dipecat ini akan terus membantu tim KPK memberhangus rasuah. Menurut Samad, sikap antikorupsi di diri mereka semua sudah mendarah daging dan susah dihilangkan.

img_title KPK Geledah PT Djarum dalam Pengembangan Kasus Bea Cukai

"(Sebanyak) 57 orang ini akan terus berjuang bukan di KPK tapi di luar dan tetap konsisten di jalur pemberantasan korupsi," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan memberhentikan 56 orang pegawainya yang tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi ASN. Penyidik senior KPK Novel Baswedan termasuk salah satunya. Mereka diberhentikan pada 30 September 2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Terhadap enam orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan namun tidak mengikutinya. Maka tidak bisa diangkat sebagai ASN dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021. Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta Selatan, Rabu, 15 September 2021.

Wakil Menteri Imipas periode 2024–2026 Silmy Karim dalam sidang pembacaan surat dakwaan

JPU Ungkap Tarif 'Uang Loket' Izin Tinggal WNA, Tertinggi Rp8 Juta

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Achmad Husin Madya, mengungkapkan besaran 'uang loket' atau 'uang klik' dalam pengurusan izin tinggal WNA

img_title
VIVA.co.id
29 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut