Vaksin COVID-19 di Deli Serdang Menipis, Gubernur Edy: Stok Terbatas
- Istimewa
VIVA – Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mulai kehabisan stok vaksin COVID-19. Sehingga sejumlah rumah sakit dan puskesmas harus menyetop sementara pelayanan vaksinasi kepada masyarakat.
Kebupaten Deli Serdang sendiri berstatus PPKM level II, yang sebelumnya sempat level I. Kurungan stok vaksin di daerah itu sudah terjadi sejak 2 Oktober 2021.
Dari 34 puskesmas di Kabupaten Deli Serdang, ada 12 puskesmas yang sudah tak lagi punya stok vaksin. Ke-12 puskesmas itu yakni Puskesmas Kota Datar, Puskesmas Kutalimbari, Puskesmas Batang Kuis, Puskesmas Galang.
Kemudian, Puskesmas Hamparan Perak, Puskesmas Namorambe, Puskesmas Pagar Jati, Puskesmas Pantai Labu, Puskesmas Pematang Johor, Puskesmas Pertumbuken, Puskesmas Sei Sematang, dan Puskesmas Tiga Juhar.
Menyikapi hal itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengakui stok vaksin dimiliki di Sumut juga terbatas. Sehingga Pemerintah Provinsi Sumut memprioritaskan penyaluran vaksin ke daerah-daerah dengan capai vaksinasi rendah.
"Memang vaksin kita (stok) masih terbatas," kata mantan Ketua Umum PSSI itu, kepada wartawan di rumah dinas Gubernur di Kota Medan, Rabu 6 Oktober 2021.
Baca juga: Kades Cabut Laporan Perusakan Kantor Desa saat Aksi Protes Sentul City
Mantan Pangkostrad ini, menyoroti daerah-daerah dengan persentase vaksinasi terhadap masyarakat yang sangat rendah. Untuk itu, mendapatkan perhatian khusus untuk dilakukan pendistribusian vaksin dimiliki Dinas Kesehatan Sumut.
"Kemarin Kapolda berangkat ke Nias, ke Madina. Karena Nias masih 7 persen, sekarang dia sudah berada di 16-17 persen," tutur Edy.
Dia berharap, capaian vaksinasi di daerah yang masih rendah itu, bisa digenjot hingga menyentuh angka 30 persen. Dengan begitu, pemerataan capaian vaksinasi di Sumut bisa tercapai.
Edy mengungkapkan, sampai saat ini, progres vaksinasi COVID-19 di Sumut sudah mencapai 36 persen dari target 11 juta warga Sumut yang akan divaksin.
Pemprov Sumut juga akan terus menggenjot vaksinasi massal yang juga dibantu oleh TNI dan Polri, serta pihak lain seperti Kementerian BUMN dengan harapan kekebalan komunal di masyarakat bisa terbentuk cepat dan merata.
"Ini masih kita kejar dan kita lakukan," sebut mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.
