Pembangkit Listrik Nuklir Dibangun di Kalbar, Muncul Penolakan

"Jarak rumah saya ke lokasi calon tapak PLTN tidak jauh. Saya ada kerabat nelayan, kalau [PLTN] dibangun, mata pencaharian mereka terputus karena area tangkapan berkurang."

Bagi Agam, manfaat pembangkit listrik tenaga nuklir tak sebanding dengan risiko yang harus ditanggung masyarakat. Belum lagi ancaman perampasan tanah dan kriminalisasi.

Mengapa pilihan PLTN di Bengkayang?

Rencana pembangunan pembangkit listrik dari nuklir menjadi isu panas di Kabupaten Bengkayang, sejak April 2021.

Kala itu Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) mengundang sejumlah tokoh dari tiga kelompok masyarakat terbesar di Bengkayang; Dayak, Melayu, Tionghoa untuk menyosialisasikan penelitian lembaga itu atas calon tapak dan kelayakan PLTN.

Pihak lain yang diajak bertemu antara lain kepala desa, camat, Majelis Ulama Indonesia Bengkayang, Forum Kerukunan Umat Beragama Singkawang, dan perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia.

Peneliti senior di Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) — dulu disebut Batan —, Djarot Sulistio berkata riset atas calon tapak dan kelayakan berjalan sejak 2020 hingga 2022. Di situ mereka bakal meneliti kestabilan tanah, akses lokasi, termasuk dari sisi ekonomi.

Karena penelitian berlangsung lama, maka sudah pasti mencuri perhatian warga sekitar. Itu mengapa Batan, sambung Djarot menggelar pertemuan.

"Studi kelayakan ini biasanya menimbulkan tanda tanya di masyarakat, jadi harus dijelaskan," ujar Djarot kepada BBC News Indonesia.

Tapi mengapa di Bengkayang, Djarot mengatakan keputusan itu tak lepas dari "sentimen impor listrik dari Malaysia".

Impor listrik ini sudah berlangsung sejak 2016 yang dialirkan ke enam kota dan kabupaten di Kalimantan Barat, yakni Pontianak, Menpawah, Bengkayang, Singkawang, Sambas, dan Kubu Raya.

Dulu, sebelum ada impor setrum, byarpet jadi hal rutin. Pemadaman terjadi dua kali sehari selama dua jam.