Eks Napi Terorisme Tanggapi Usulan Bubarkan Densus 88 Oleh Fadli Zon

VIVA – Usulan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga anggota DPR RI Fadli Zon agar Densus 88 Antiteror dibubarkan, mendapat tanggapan dari mantan napi terorisme, Khairul Ghazali. 

Baca Juga

5 Gunung Api Erupsi dalam Waktu Berdekatan, Anggota DPR: Negara Harus Siap Hadapi Potensi Bencana

"Tentu menolak (Densus 88 dibubarkan) lah, banyak gerak-gerakan mengarah Islam fobia. Lantas tidak bisa begitu saja, Dibubarkan Densus 88 itu," ucap Ghazali kepada VIVA, Selasa 12 Oktober 2021.

Ghazali menjelaskan, narasi bubarkan Densus 88 Antiteror yang dicetuskan Fadli Zon. Tentu sesudah melakukan riset dan pemantauan di lapangan atas kinerja tim khusus dari Polri itu.

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Indonesia Tetap Non-Blok, tapi Komitmen Jaga Hubungan Baik dengan Negara Lain

"Jadi masyarakat terutama pejabat negara dan stakeholder jangan cepat 'kebakaran jenggot,' dan naik darah, seolah-seolah dengan ide tersebut negara ini akan chaos dan hancur diporak-porandakan oleh teroris," sebut Ghazali.

Hanya Untungkan Kelompok Radikal

Baca Juga

Prabowo Soroti Perdagangan Sering Jadi 'Senjata' Beri Tekanan ke Negara Lain: Sektor Keuangan Terpecah-belah

Ghazali mengungkapkan, ada dua narasi yang muncul saat ini. Seperti bubarkan Densus 88 yang dicuitkan tersebut. Lalu ada juga petisi eks narapidana terorisme yang meminta duluan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dibubarkan. Karena, dianggap tidak beres kerjanya.

"Sebenarnya kedua narasi tersebut, yang hampir sama nadanya. Bedanya yang satu dari anggota Dewan dan yang satu lagi dari eks teroris. Tidak perlu dikicaukan terlalu luas karena hanya menguntungkan kelompok radikal yang seolah-olah mendapat 'amunisi' baru. Sesudah amunisi kemenangan Taliban di Afghanistan," jelas Ghazali.

Ghazali yang merupakan pemimpin Ponpes Al-Hidayah di Kabupaten Deli Serdang ini, menilai teroris di Indonesia hanya lah 'batu kerikil'. Sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Karena hanya membuat jaringan kelompok tersebut, merasa terangkat dan terpublikasikan.  

"Ngapain kita kalah dengan gertak kelompok tersebut. Padahal lembaga-lembaga negara punya legalitas dan otot yang super. Yang dilindungi undang-undang dan power untuk menjaga kedaulatan dan keamanan NKRI dari ideologi dan paham apapun yang bertentangan dengan ideologi negara," jelas Ghazali.

Ghazali menjelaskan pemerintah harus mampu menjalani penindakan terhadap aksi terotisme, dan tetap terus dijalankan dengan tegas dan terukur. Namun, pembinaan dan deradikalisasi juga dilakukan bijaksana dengan naik sampai ke akar-akarnya.

"Nggak usah repot-repot ditanggapi, itu hanya membuat kelompok radikal 'tepuk tangan' dan tersenyum bahagia. Gunakan aja peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu," sebut Ghazali.

Halaman Selanjutnya

Ghazali menambah banyak tokoh-tokoh dengan tulisan dan ucapannya mengarah ke Islam fobia. Namun, ia menilai itu semua kebebasan bersuara di negara demokrasi dan dilindungi Undang-undang.