KPK Raker di Hotel Mewah, ICW: Pemborosan di Era Firli Sudah Biasa

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan pimpinan KPK lain di Gedung DPR RI
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

VIVA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku tidak heran dengan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar rapat di hotel mewah di Yogyakarta. Menurut Penliti ICW, Kurnia Ramadhana praktik pemborosan anggaran sudah biasa sejak lembaga antirasuah dipimpin oleh Firli Bahuri Cs.

KPK Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli Rutan

"ICW tentu tidak lagi kaget mendengar kabar pimpinan KPK beserta pejabat struktural lainnya mengadakan rapat di hotel mewah Yogyakarta, Sebab, praktik pemborosan anggaran seperti itu memang sudah terlihat sejak Firli Bahuri cs menjabat sebagai pimpinan KPK," kata Kurnia kepada awak media, Kamis, 28 Oktober 2021.

Kurnia menilai, pemborosan dilakukan tidak hanya secara kebijakan kelembagaan. Tetapi juga dilakukan oleh jajaran pimpinan lembaga antirasuah saat ini.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Gugat Dewas ke PTUN, Sebut Kasusnya Expired

Kurnia mencontohkan saat Firli menunjukan gaya hidup hedonisme, ketika menggunakan helikopter mewah beberapa waktu lalu. Hal itu padahal telah mendapat sanksi etik dari Dewas KPK.

"Sedangkan pada level kebijakan, pemborosan anggaran di tengah pandemi terlihat ketika pimpinan KPK ingin membeli mobil dinas mewah dan tetap berencana menindaklanjuti kenaikan gaji mereka," kata Kurnia.

Disidang Etik Dewas KPK pada 2 Mei Terkait Mutasi Pegawai Kementan, Nurul Ghufron: Kita Hormati

Rapat di Yogyakarta

Sebelumnya dikabarkan bahwa pihak KPK melakukan rapat intensif selama dua hari di Yogyakarta. Rapat itu dihadiri oleh pimpinan hingga jajaran struktural. Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengklaim bahwa rapat ini dilakukan untuk harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK.

"Rapat intensif yang digelar di Yogyakarta ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya, namun harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini," kata Cahya.

Cahya lebih jauh berdalih, dilibatkannya pimpinan dan para pejabat struktural bertujuan menyelaraskan seluruh program kerja KPK, membangun kerjasama antar-tim dan unit kerja, guna menguatkan kinerja kelembagaan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya