4 Fakta Putusan MK Sebut UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia / MKRI
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia / MKRI
Sumber :
  • vivanews/Andry Daud

VIVA –  Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas keputusan bahwa UU Ciptaker bertentangan dengan UU 1945, maka ada beberapa faktaterkait putusan MK yang perlu diperhatikan, yaitu:?

1. Inkonstitusional Bersyarat, Harus Diperbaiki

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.  

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," demikian putusan MK yang dibacakan Ketua Anwar Usman, secara daring, Kamis 25 November 2021.

2. Lewat 2 Tahun Tak Diperbaiki, UU Cipta Kerja Tidak Berlaku

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat dan memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 tahun berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar di dalam membentuk undang-undang.

"Apabila dalam waktu dua tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen," katanya.