Jimly: Pemerintah Tak Perlu Panik Atas Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jimly Asshiddiqie
Jimly Asshiddiqie
Sumber :
  • VIVA.co.id/Purna Karyanto

VIVA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Assiddhiqie mengatakan pemerintah tidak perlu panik atas putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang inkonstitusional secara bersyarat. Sebab, MK juga memutuskan agar UU tersebut diperbaiki hingga 2 tahun ke depan.

“Para menteri dan pejabat pemerintah terkait, tidak perlu panik dengan putusan MK yang menyatakan pembentukan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat (dikabulkan dengan catatan),” kata Jimly dikutip VIVA dari twitter.

Menurut dia, publik maupun pemerintah perlu mengetahui bahwa dalam uji formil itu yang dinilai proses pembentukan Undang-undangnya dan bukan materi kebijakannya. Untuk itu, Jimly yang juga Senator DPD RI ini menyarankan pemerintah melaksanakan perintah putusan tersebut.

Jimly Asshiddiqie.

Jimly Asshiddiqie.

Photo :
  • Fajar GM/VIVA.co.id

“Maka, perbaiki saja prosesnya dalam waktu 2 tahun ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Namun, MK juga memutuskan agar UU ini diperbaiki hingga 2 tahun ke depan. 

“Mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI," kata Ketua MK merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan pada Kamis, 25 November 2021.