- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghadiri puncak hari antikorupsi sedunia (Hakordia) di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, dilaporkan sejumlah hal oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Salah satunya mengenai kurangnya jumlah personil lembaga antirasuah saat ini.
"KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya, hanya 1.602 sumber daya manusia yang ada di KPK," kata Firli Bahuri di hadapan Jokowi, Kamis, 9 Desember 2021.
Menurut Firli, KPK bukan hanya kekurangan personel. Lembaga Antikorupsi juga kekurangan markas karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya membolehkan KPK berada di Ibu Kota.
"Sehingga kami tidak bisa mengembangkan diri untuk pembentukan KPK-KPK perwakilan di provinsi," kata Firli.
Gedung KPK
- KPK.go.id
Kendati kekurangan personel dan markas, KPK tidak akan menyerah. Firli menegaskan pihaknya akan terus menindak pelaku rasuah di luar Jakarta untuk membersihkan Indonesia dari sikap koruptif.
"Tetapi kami mengambil sikap boleh saja kami hanya terbatas di Jakarta tetapi aktivitas di KPK tidak boleh hanya ada di Jakarta," kata Firli.
Lebih jauh Firli menuturkan, Hakordia 2021 digunakan KPK untuk menyebar pesan antikorupsi di seluruh wilayah di Indonesia. Lembaga Antikorupsi menggelar acara ini di lima daerah demi menutup kekurangannya selama ini.
"Karena itu Hakordia tahun 2021 kita sebar di lima wilayah provinsi pertama di daerah Sulawesi Tenggara, yang kedua kita laksanakan kegiatan di Banjarmasin yang ketiga kita laksanakan di daerah Pekanbaru, yang keempat kita laksanakan di Nusa Tenggara Timur, dan hari ini adalah puncak Hakordia," imbuhnya.
