- vivanews/Andry
VIVA – Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung dibuatnya Peraturan Menteri Agama (PMA) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasa seksual. Terutama di lembaga pendidikan berbasis agama. KSP bahkan siap untuk ikut terlibat aktif di dalamnya.
Itu disampaikan Deputi II KSP Abetnego Tarigan. Menurutnya, upaya Kementerian Agama tersebut perlu didukung sebagai komitmen pemerintah dalam memerangi dan menanggulangi kekerasan seksual, terutama di institusi pendidikan.
“Perlu adanya dorongan Peraturan Menteri Agama terkait penghapusan kekerasan seksual pada satuan pendidikan di bawah Kemenag. Mengingat kekerasan seksual juga terjadi di sekolah berbasis keagamaan,” kata Abetnego dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, seperti dalam keterangan persnya, dikutip Kamis 13 Januari 2022.
Kekerasan seksual menjadi persoalan yang tutur disorot oleh Presiden Jokowi. Dengan mendesak segera disahkannya RUU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Termasuk berkaca pada kasus kekerasan seksual oleh oknum di salah satu sekolah berbasis agama di Bandung terhadap 12 santrinya. Maka PMA ini dinilai cukup baik untuk merespon kasus-kasus serupa.
“KSP memberikan perhatian terhadap agenda Presiden yang dikawal baik melalui program prioritas nasional maupun isu strategis. Oleh karenanya, KSP siap terlibat secara aktif baik secara substansi maupun komunikasi publik dalam proses pembuatan PMA Penghapusan Kekerasan Seksual ini,” lanjut Abetnego.
Sebelumnya pada 27 Desember lalu, Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan bahwa Kementerian Agama akan segera menyusun rancangan PMA Penghapusan Kekerasan Seksual. Draft PMA ini ditargetkan akan selesai di awal tahun 2022. Kementerian Agama mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya program yang dikawal oleh KSP.
“Terkait dengan PMA Kekerasan Seksual di satuan pendidikan saat ini dalam proses penyusunan yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kami berharap KSP dan pihak terkait lainnya nanti dapat berkontribusi memberikan masukan,” tanggap Prof. Dr. Nizar Ali selaku Sekjen Kemenag.
KSP Sudah Lama Kawal Kekerasan Seksual
Untuk diketahui, isu penghapusan kekerasan seksual menjadi salah satu isu strategis yang terus dikawal KSP. Sejak awal tahun lalu bahkan KSP telah menginisiasi pembentukan gugus tugas kementerian dan lembaga untuk mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
