- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – KPK menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Sekretaris Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat Balikpapan Syamsudin. Dia dipanggil untuk menjadi saksi di kasus dugaan suap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud.
Saksi tersebut dipanggil ulang karena baru tahu bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana di kasus lain.
"Dijadwal ulang. Infonya lagi jalani pidana," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi awak media, Senin, 24 Januari 2022.
Syamsudin dipanggil penyidik KPK pada Jumat, 21 Januari 2022. Rencananya, KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan di kantor Mako Brimob Polda Kaltim.
Plt Jubir KPK Ali Fikri
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Abdul Gafur Mas'ud (AGM) sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan jalan. Selain Abdul Gafur, KPK juga menetapkan status tersangka terhadap Plt Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.
Mereka berdua diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT. KPK pun tengah menelisik ada tidaknya aliran dana suap ke partai.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sejatinya kepala daerah bukan tidak mungkin akan berafiliasi dengan partai politik. Abdul Gafur pun diketahui sebagai kader Partai Demokrat.
"Kita semua tahu bahwa kepala daerah itu semua terafiliasi dengan partai, kebetulan AGM ini juga dari Partai Demokrat," kata Alex dalam jumpa pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Januari 2022.
Alex lebih jauh mengatakan, di Kalimantan Timur saat ini tengah ada pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat. Abdul Gafur, diketahui jadi salah seorang kandidat calon ketua di sana.
"Dan, betul tadi yang disampaikan di sana sedang ada pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat di Kalimantan Timur, salah satu calonnya adalah AGM," tuturnya.
Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas Terkait Pelanggaran Etik
M57+ Institute melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Ghufron, ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Ghufron dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik.
