Heboh Spanduk 'Malang Tolerant City Not Halal City', Ada Apa?

Spanduk 'Malang Tolerant City Not Halal City' terpasang di Gedung DPRD
Spanduk 'Malang Tolerant City Not Halal City' terpasang di Gedung DPRD
Sumber :
  • VIVA/Lucky Aditya

VIVA – Spanduk bertuliskan 'Malang Tolerant City Not Halal City' membuat heboh netizen karena terpasang di depan Balai Kota Malang, Gedung DPRD Kota Malang dan bundaran Alun-alun Tugu, Kota Malang. Spanduk ini terpasang pada Rabu, 16 Februari tetapi saat ini sudah hilang.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Harvad Kurniawan mengatakan, sampai saat ini Kota Malang belum memiliki Peraturan Daerah tentang halal city. Dia mengkritik Wali Kota Malang Sutiaji yang sempat melontarkan pernyataan terkait Malang Halal. 

"Wacana halal city yang dilontarkan oleh wali kota menjadi bukti wali kota Malang gagal paham sejarah dan hukum. Kalau pun wali kota Malang akan mengusulkan perda tersebut maka saya di garda terdepan yang akan menolak selaku wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)," kata Harvad, Kamis, 17 Februari 2022.

Harvard mengatakan, Kota Malang selama ini dikenal sebagai kota yang kondusif dalam menjalankan toleransi kehidupan bermasyarakat. Menurutnya Kota Malang juga menjadi salah satu kota di Indonesia yang selalu menjunjung pluralisme. Berada di urutan kedua sebagai kota toleransi. Untuk itu dia meminta Wali Kota Malang lebih berhati-hati dalam melontarkan pernyataan. 

"Menurut saya Wali Kota Malang lupa jika Kota Malang peringkat 2 sebagai kota yang menjunjung toleransi. Kenapa wacana yang di lontarkan malah ingin men-downgrade Kota Malang sebagai kota nomor 2 menjunjung toleransi," ujar Wakil ketua Dewan Pakar PD KAHMI Kota Malang itu.

Tanggapan Wali Kota

Wali Kota Malang, Sutiaji hanya menjawab singkat saat ditanya terkait heboh pemasangan spanduk menolak gagasan Malang City Halal. Menurutnya, dalam visi Malang Bermartabat ada 4 misi yang mereka usung. Salah satunya, mewujudkan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.