- Antara
VIVA – Presiden Joko Widodo berencana mengumumkan dan melantik kepala otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis, 10 Maret 2022.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus menyambut baik kabar tersebut. Apalagi, menurut dia, Jokowi sudah lama mengantongi nama calon kepala otorita IKN tersebut.
"Saya mendapatkan informasi dari beberapa sumber, Presiden sudah ada nama di saku beliau dan akan dilakukan pelantikan. Memang masyarakat bertanya-tanya mengapa terjadi penundaan pengumuman dan pelantikan oleh Pak Jokowi," kata Guspardi kepada awak media, Rabu, 9 Maret 2022.
Anggota Baleg DPR RI itu mengatakan, kepala otorita IKN bakal diberikan tanggung jawab yang anggarannya dahsyat. Tahap pertama dikabarkan Rp466 triliun, kemudian jangka panjang lebih Rp1.000 triliun.
Desain Garuda untuk Istana Negara di Ibu Kota Negara Baru.
- Tangkapan kamera @suharsomonoarfa.
“Supaya jangan menimbulkan dinamika, spekulasi dan menyejukkan suasana, eloknya Presiden segera umumkan ke publik, siapa yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita itu," kata mantan anggota Pansus RUU IKN itu.
Soal kriteria, Guspardi berharap kepala otorita dari kalangan profesional dan tidak terafiliasi pada salah satu partai politik. Selain itu, ia berharap kepala otorita IKN memiliki kualitas moral, kapasitas, kapabilitas, dan independen.
“Sebab, apabila dibandingkan dengan jabatan menteri, tugas kepala otorita akan lebih berat. Mulai dari segi anggaran, belum lagi tekanan dari masyarakat yang akan terus memantau perkembangan IKN,” kata politikus PAN ini.
Legislator asal Sumatera Barat itu juga menyoroti bahwa salah satu sosok yang santer disebut sebagai calon kuat kepala otorita IKN yakni eks Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono. Namun ia menegaskan, siapa pun yang nantinya resmi ditunjuk adalah sepenuhnya wewenang Jokowi.
"Ini hak prerogatif Presiden. Tapi tentu siapa saja berhak menyampaikan kriteria. Kalau memang Pak Bambang adalah sosok dengan kriteria yang saya sampaikan, tentu kita apresiasi. Dan Pak Bambang harus menyiapkan diri untuk mengemban tugas dan tanggung jawab beliau untuk jadi kepala otorita yang tugasnya amat berat," kata anggota komisi II DPR RI itu.
Dia menambahkan, "Jadi jabatan ini harus selektif betul diberikan bagi siapapun termasuk Pak Bambang. Dia harus siap dari segala kemungkinan apalagi dalam kondisi menghadapi Pemilu 2024 dan anggaran yang cukup besar tentu sangat besar tekanan pada beliau. Jadi siapapun yang ditunjuk oleh Jokowi orangnya harus profesional, independen, punya kapasitas kapabelitas dan berintegritas."
