- ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
VIVA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jayapura melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi membahas pengalihan dana tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN di kabupaten setempat untuk melunasi utang.
“Peralihan dana TPP ribuan pegawai aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jayapura dilakukan untuk membiayai kegiatan tahun 2021,”ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jayapura, Clief W. Ohee, kepada wartawan, Selasa , 15 Maret 2022.
Kata dia, dari pertemuan itu, Sekda selaku Ketua TPP Kabupaten Jayapura mengakui adanya pergeseran dana tersebut untuk membiayai beberapa kegiatan tahun 2021. Yang, belum dibayarkan Pemda Kabupaten Jayapura kepada pihak ketiga.
Ilustrasi PNS.
- vstory
Clief Ohee menjelaskan, dana TPP ASN Pemda Jayapura dialihkan kurang lebih sebesar Rp10 miliar hingga Rp12 milar sudah digunakan untuk melunasi hutang kegiatan tahun lalu.
Bahkan, pihak Banggar pun telah mempertanyakan dari mana anggaran itu diperoleh dan untuk apa. Sehingga mengajukan dana TPP dengan alasan karena sudah biasa dilakukan diberbagai tempat.
“Jika kebijakan ini ditempuh apa yang terjadi dan ini menjadi keprihatinan dewan terhadap ASN Kabupaten Jayapura,”ucapnya.
Menurut dia, berdasarkan keterangan ketua TPP pihaknya akan memberikan jaminan bahwa TPP akan dibayarkan. Namun setelah dianggarkan dalam APBD perubahan nanti.
“Jadi hak ASN ini tetap dibayarkan namun masih menunggu anggaran.
Clief Ohee mengusulkan agar Sekda membuat edaran agar semua ASN tidak membuat penafsiran yang tidak sesuai dengan kebijakan itu.
Sebab, situasi pandemi COVID-19 berdampak pada tidak tercapainya target PAD dan berdampak pada menurunnya semua anggaran OPD karena harus direlokasi demi stabilitas ekonomi di masyarakat.
