- Antara
VIVA – Pembangunan di Kalimantan Timur harus diakui masih banyak ketinggalan dibanding dengan daerah lain, terutama di Pulau Jawa. Bagaimana konektivitas dan infrastrukur jalan antardaerah yang masih memprihatinkan, baik antardaerah di Kalimantan Timur maupun antarprovinsi di Kalimantan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Slamet Broto Siswoyo berharap dengan adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim bisa membantu konektivitas dan infrastruktur antardaerah maupun antarprovinsi.
Dikemukakan Slamet, wilayah Kaltim yang luasnya 3 kali Pulau Jawa dengan jumlah penduduk hanya sekitar 3 juta jiwa membuat pembangunan tidak bisa berjalan cepat.
“Misalkan saja dalam menentukan kuota bahan bakar minyak (BBM) yang masih berpedoman pada jumlah penduduk. Sementara kebutuhan transportasi yang kita tempuh sangat jauh dan luas, tak sebanding,” kata Slamet dalam siaran persnya kepada wartawan, Senin, 4 April 2022.
Menurut Slamet, pemindahan IKN ke Kaltim akan dibarengi dengan migrasi penduduk dari luar, sehingga jumlah penduduk Kaltim, khususnya di lokasi IKN dan sekitaranya akan bertambah.
Hal ini akan mendorong pemerintah pusat memikirkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang IKN dan daerah penyangga IKN Nusantara.
Beri Kesempatan Pengusaha Kaltim
Lebih lanjut, Slamet berharap hadirnya IKN di Kaltim memberikan dampak ekonomis dan kesejahteraan masyarakat Kaltim, termasuk pelaku usaha.
“Harapan kami pelaku usaha Kaltim bisa kebagian kue pembangunan IKN. Untuk itu kami pengusaha-pengusaha di Kaltim perlu menyiapkan diri. Baik sarana dan prasarana penunjang kerja di proyek IKN, modal maupun sumber daya manusia (SDM),” tuturnya.
Pelaku usaha Kaltim lanjutnya, sudah terbiasa dengan megaproyek yang masuk ke Kaltim, seperti proyek pembangunan kilang Pertamina, dan proyek infrastruktur lainnya.
Slamet mengungkapkan, kemampuan pengusaha Kaltim tidak kalah dengan pelaku usaha dari luar. Tinggal kesempatan yang dibutuhkan, sehingga diharapkan pemerintah pusat memberikan kesempatan pengusaha lokal terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara.
Keterlibatan dalam proyek pembangunan IKN tidak sekadar jadi sub kontraktor, tapi bisa menjadi kontraktor langsung sesuai kapasitas dan bidang yang dimiliki.
Sejak disahkan Undan-undang (UU) Ibu Kota Negara oleh Presiden Joko Widodo dan DPR RI, Apindo Kaltim langsung membentuk Satuan Tugas (Satgas).
Tugas Satgas IKN ini, diantaranya menginventarisir pengusaha yang ada di Kaltim, SDM, serta membantu bagaimana SDM lokal bisa berkontribusi dalam pembangunan IKN.
“Bagaimana SDM bisa terlibat dalam pembangunan IKN? Apindo Kaltim tengah membuat program sertfikasi calon tenaga kerja bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ujarnya.
Perlu diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) mengatur proyek-proyek yang didanai APBN, seperti pembangunan IKN ini melibatkan tenaga kerja yang bersertifikasi.
Apindo Kaltim saat ini telah mendirikan Lembaga Sertifikasi bidang kontruksi dan K3 kerjasama dengan perguruan tinggi di Kaltim, seperti Poltekba, ITK, Polteknas, termasuk SMK. Pelaksanaan Lembaga Sertifikasi masih menunggu izin dari BNSP.
“Pembangunan IKN membutuhkan 3,5 juta tenaga kerja bersertifikasi. Kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan menyiapkan SDM (tenaga kerja) lokal yang bersertikat. Jika tidak segera disiapkan, maka anak-anak kita hanya menjadi penonton,” kata Slamet.
Apindo Kaltim akan mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran bagi penyiapan SDM untuk bisa terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara.
Selain dengan pemerintah, Apindo juga mengajak pengusaha-pengusaha di Kaltim memberikan kesempatan anak-anak muda, lulusan SMK dan perguruan tinggi bisa ikut pemagangan sesuai sektor dan bidangnya.
Terkait Badan Otorita, dimana Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN sudah dilantik Presiden Jokowi, Slamet berharap ada tokoh-tokoh daerah yang bisa masuk, tentu dengan kapabilitas dan track record yang baik.
“Kami paham Badan Otorita dibentuk dengan target yang berat mengawal pembangunan IKN Nusantara, sehingga perlu orang-orang yang sudah diketahui kapabilitas dan track record-nya,” tandasnya.
Apindo Kaltim tambah Slamet, siap sinergi dan berkoordinasi dengan Otorita IKN. Sebagai warga Kaltim, para pengusaha yang tergabung dalam Apindo Kaltim patut mendukung dan berkontribusi dalam pembangunan IKN sesuai bidangnya masing-masing.
“Kehadiran IKN di Kaltim sesuatu berkah, provinsi lain juga menginginkan. Presiden memilih Kaltim, maka perlu kita sambut baik,” katanya.
Baca juga: Kepala BIN: Pertumbuhan IKN Berasal dari Ekonomi yang Berkelanjutan
