- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA – Anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu meminta penjelasan Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengenai peralatan yang dimiliki lembaga itu dalam mengawasi aksi penyelundupan yang didominasi melalui jalur laut.
Hal itu ditanyakan Masinton itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 4 April 2022.
Masinton mengaku mendapatkan informasi bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak memiliki peralatan yang memadai sampai sekarang, sebagaimana disarankan organinasi kepabeanan dan cukai dunia.
Padahal, kata Masinton, untuk patroli mengawasi jalur-jalur para penyelundup, penting bagi Ditjen Bea dan Cukai, memiliki peralatan yang canggih, misalnya kapal cepat dan drone pengawas.
“Saya tidak tahu apakah kita dengan garis pantai yang sangat panjang ini apakah bea cukai memiliki peralatan yang canggih untuk mendeteksi jalur-jalur penyelundupan terutama melalui laut dan pantai? Saya rasa perlu kami tahu karena pengawasan sepanjang garis pantai itu sudah menggunakan drone pengawas. Itu juga salah satu yang disarankan organisasi bea cukai dunia,” kata Masinton.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / DJBC / bea cukai)
- vivanews/Andry Daud
Merespons pertanyaan itu, Askolani mengakui bahwa peralatan yang dipunyai Bea Cukai masih tertinggal jauh. Jangankan drone pengawas, kata Askolani, kapal saja tidak punya yang spesifikasi tinggi.
“Jadi memang kami akuin peralatan masih medium. Bukan spesifikasi cukup tinggi. Kami belum ada drone. Lalu kapal kami kalau dilihat pak, adalah kapal-kapal lama pak. Jadi itu yang kami maintenance, kita perbaiki. Kapal kayu yang dipakai di Kapabean itu juga sudah puluhan tahun, sudah lebih dari 30 tahun,” kata Askolani.
Kendati begitu, dalih Askolani, dari ketekunan dan langkah-langkah efisiensi yang dilakukan pihaknya, kinerja di lapangan bisa dimaksimalkan.
“Dengan tentunya kami melaksanakan tugas dilapangan melakukan untuk pencegahan dan the law enforcement menkombinasikan Antara pengunaan IT. Jadi kita punya pusat data (puskom) dan puskodal yang bisa memantau pergerakan kapal--itu satu. Lalu kedua, kami juga bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) lain,” ujarnya.
Askolani menagaskan, tidak mungkin lembaganya dapat melakukan kerja-kerja yang maksimal di lapangan jika hanya mengandalkan peralatan yang tak memadai. Tentu, dengan sinergi dengan APH lain, seperti Angkatan Laut, Polairud, Bakamla dan Perhubungan, yang notabene memiliki kapal-kapal lebih banyak dan peralatan yang lebih memadai.
"Tentunya ini tanggung jawab kita bersama untuk bisa menjaga laut kita. Dengan segala tantangan, kondisi itu kemudian kami melaksanan tugas. Alhamdulillah kami konsisten bisa dengan semangat yang tinggi teman-teman di lapangan bisa menjaga dan terus meningkatkan langkah-langkah untuk bisa mencegah (penyelundupan) lebih optimal,” katanya.
Dapat Arahan Jokowi, Airlangga Minta Otoritas di Pelabuhan Kerja 24 Jam Atasi Penumpukan Kontainer
Airlangga katakan hal tersebut sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yang menginginkan permasalahan kontainer tertahan di pelabuhan segera selesai.
