- VIVA / Willibrodus
VIVA – Partai Buruh bersama empat konfederasi dan serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, pada Minggu, 1 Mei 2022.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, ada tiga tuntutan yang akan disampaikan pada aksi tersebut. Penekanan tuntutan buruh ini akan difokuskan pada pemilihan umum.
"Satu, pemilu yang jujur dan adil. Dua, tolak politik uang atau money politic. Tiga, tetapkan pemilu legislatif dan eksekutif atau Pilpres pada 14 februari 2024," kata Said dalam konferensi pers virtual.
Aksi Demo Buruh Tuntut Kenaikan Upah
- VIVA/M Ali Wafa
Said menyebutkan jika tiga isu tersebut mesti disuarakan. Sebab, apabila pelaksanan pemilu berlangsung curang, tidak jujur, dan tidak adil, serta masifnya praktik politik uang, KPU dianggap gagal dalam menjalankan azas terbuka. Menurut dia, pemimpin yang dilahirkan dari praktik kecurangan akan melahirkan kebijakan yang curang pula.
"Tidak ada keberpihakan kepada rakyat. Kalau kepemimpinannya tidak sesuai, pasti kebijakannya akan buruk bagi buruh. Partai Buruh dan organ serikat buruh," sebutnya.
Di samping itu, alasan Partai Buruh dan elemen buruh lainnya memilih KPU sebagai lokasi unjuk rasa yang berlangsung tepat di tengah perayaan May Day 2022 tersebut. Kata dia, pihaknya menginginkan supaya Pemilu 2024 tetap digelar.
Bagi buruh, Pemilu 2024 mempunyai implikasi besar, terutama menyangkut masa depan mereka kelak di kemudian hari.
"Pemilihan Umum tersebut akan berimplikasi terhadap kebijakan masa depan terhadap kelas pekerja. Karena itu, memilih 2022 melaksanakan perayaan aksi May Day di KPU," ungkap Said.
Rencananya, lanjut Said, setelah menggelar aksi di KPU, massa buruh akan bergeser ke Bundaran HI. Di Bundaran HI, peserta aksi akan menyampaikan orasi dengan dua tuntutan sekaligus.
"Tuntutannya turunkan harga pokok dan tolak omnibus law," tandasnya.
Kontestasi Tak Hanya Berebut Kursi dan Dibagi-bagi, Alasan Ganjar Tak Mau Gabung Pemerintah
Ganjar Pranowo mengungkapkan alasannya untuk berada di luar pemerintahan atau menjadi pihak oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
