- ANTARA FOTO/Moch Asim
VIVA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran bantuan program Kartu Prakerja yang tak tepat sasaran senilai Rp289,5 Miliar. Pelaksana dianggap gagal melakukan evaluasi saat program pelatihan Kartu Prakerja dihentikan sementara tahun 2020 silam.
Selain itu, temuan BPK semakin menguatkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat meminta agar program kartu prakerja dihentikan. Proses evaluasi yang dijanjikan pemerintah terhadap program ini ternyata tidak menemukan hasilnya.
"Dulu program pelatihan dihentikan alasannya untuk evaluasi, lalu ada rekomendasi KPK agar program ini dihentikan jawaban dari pemerintah sama akan melakukan evaluasi. Berjalan hingga kini tervalidasi jika proses perbaikan terhadap program ini tidak berjalan," kata anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, Jumat, 27 Mei 2022.
Program dengan Anggaran Rp20 Triliun
Anggota Panitia Kerja Vaksin DPR Kurniasih Mufidayati.
- Dok. PKS
Politikus PKS ini mengingatkan agar catatan-catatan dari lembaga penegak hukum dan auditor pemerintah tidak dianggap angin lalu. Sebab, kata Kurniasih, bagi program yang dianggarkan hingga Rp20 triliun ini, adanya dana yang tidak tepat sasaran hingga ratusan miliar mengindikasikan jika pengelolaan program ini carut marut.
"BPK bisa menindaklanjuti temuan ini dengan melibatkan penegak hukum apakah ada unsur kerugian negara di dalamnya? Sebab ini tidak main-main, kita sedang menggunakan anggaran negara dalam kondisi sulit. Hati-hati menggunakan anggaran sementara rakyat terus ditarik berbagai iuran, kenaikan pajak hingga kenaikan harga bahan pokok," kata Kurniasih.
Kurniasih menegaskan, pihaknya sejak lama meminta program Kartu Prakerja dihentikan total kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh. Menurut dia, program yang baik tanpa pelaksanaan yang baik dampaknya hanya akan menghamburkan anggaran.
"Persoalan Kartu Prakerja ini tak pernah selesai mulai dari platform pelatihan yang menimbulkan conflict of interest dengan perusahaan staf ahli presiden waktu itu," ujarnya.
Selain itu, kata Kurniasih, masalah lain yakni temuan KPK, banyaknya joki kartu prakerja, pengawasan yang tidak maksimal karena program ini di bawah Menko Perekonomian yang secara pengawasan di DPR tidak spesifik.
"Dan kini muncul temuan anggaran tidak tepat sasaran yang melibatkan dana sangat besar," imbuhnya.
