Menteri Tito Temukan Anggaran Pemda Triliunan Rupiah Mengendap di Bank
- VIVA / Andrew Tito (Jakarta)
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan semasa dirinya menjabat sebagai Menteri dan bertemu langsung dengan berbagai Kepala Daerah Seluruh Indonesia, banyak yang tidak paham dengan posisi keuangan di daerah yang mereka pimpin. Ini terbukti saat Mendagri menyoroti banyaknya dana anggaran belanja pemerintah daerah yang masih mengendap di bank.
Tito jelaskan pemerintah daerah seharusnya bisa mengatur belanja operasional sehingga tidak seluruhnya direalisasi pada akhir tahun.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
- Antara
"Nah ini mohon betul kepada rekan-rekan kepala daerah untuk memberi atensi ini, karena biasanya mohon maaf, saya berapa kali datang ke daerah-daerah, teman-teman kepala daerah banyak yang tidak paham tentang posisi keuangannya," ujar Tito pada Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2022 di Hotel Bidakara.
Tito mengatakan, Kemendagri mencatat total simpanan pemerintah daerah per 30 April 2022 mencapai Rp 65,59 triliun untuk pemerintah provinsi dan Rp 125,98 triliun untuk pemerintah kabupaten/kota.
Tito juga jelaskan banyak dari kepala daerah yang hanya fokus pada eksekusi setiap program pemerintahan tanpa memerhatikan posisi keuangan daerah yang mereka pimpin.
Dalam hal ini Tito tegaskan kepala daerah juga memiliki peran sentral dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar setiap program pemerintah bisa berjalan secara efektif.
"Realisasi belanjanya, realisasi pendapatannya (tidak paham), yang penting programmnya kepala daerah sudah dilaksanakan. Sudah itu saja yang menjadi fokus. Nah yang menguasai itu adalah dari BPKAD, Bapenda, dan Sekda, tiga ini biasanya yang ngerti," ujarnya.
Disisi lain Tito juga meminta agar kepala daerah, kepala BPKAD, dan kepala Bappeda membuat tahapan realisasi belanja agar setiap tahun ada dana yang beredar di masyarakat.
Menurut mantan Jendral Polisi Bintang Empat tersebut hal itu penting untuk mendorong perekonomian di daerah di tengah pemulihan setelah pandemi Covid-19.
"Yang punya uang banyak kan negara, agar ada uang yang beredar di masyarakat, kalau ada uang yang beredar di masyarakat maka akan memperkuat daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga merupakan variabel terpenting untuk membentuk persentase pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
