KPK Dalami Keterlibatan Summarecon di Kasus Suap Walkot Yogya

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Reno Esnir

VIVA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami keterlibatan korporasi, dalam masalah ini, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) terkait perkara suap perizinan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta.

img_title KPK Sita 4 Mobil dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Kebencanaan BNPB, Ada BMW

Diketahui, KPK menangkap tangan dan menetapkan Vice President Real Estate PT Summarecon Tbk, Oon Nushihono sebagai tersangka suap.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Lembaga antirasuah akan mendalami apakah uang suap yang diberikan Oon kepada mantan Walkot Yogyakarta Haryadi Suyuti diambil dari kas perusahaan atau diketahui oleh dewan direksi PT Summarecon Agung.

img_title Babak Baru Kasus Suap Izin Lahan ATR/BPN Bogor, KPK Panggil Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo

Baca juga: Sindiran BUMN Tak Ikut Formula E, Honorer Dihapus hingga Kateter Urin

"Ya tentu nanti akan didalami apakah uang yang diberikan tersebut dari kasnya Summarecon atau atas persetujuan dari dewan direksi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jumat, 3 Juni 2022.

img_title KPK akan Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut, Termasuk Pihak di Pusat

Alexander menuturkan, jika PT Summarecon Agung menyetujui pemberian imbalan dalam pengurusan perizinan, maka korporasi bisa saja terlibat. Namun, hal ini masih akan didalami oleh lembaga superbody tersebut.

Properti Summarecon.

Photo :
  • Dokumentasi Summarecon.

"Kalau sudah menjadi kebijakan korporasi misalnya korporasi menyetujui atau mengetahui untuk memberikan imbalan atau sesuatu dalam pengurusan perizinan ya berarti kan korporasi terlibat dalam proses penyuapan dan diketahui oleh PT SA tadi," kata Alexander.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selain Oon Nushino dan Haryadi Suyuti, KPK pada kasus ini juga menjerat Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Yogyakarta Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti Triyanto Budi Yuwono.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak

Wakil Ketua KPK Usul Harta Pejabat yang Tak Lapor LHKPN Dirampas Negara

KPK mengusulkan agar RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur penyitaan harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.

img_title
VIVA.co.id
26 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut