Antisipasi Lonjakan COVID-19, DPR Dorong Percepatan Vaksin Booster

Vaksinasi booster Covid-19 di DIY
Sumber :
  • Istimewa

VIVA - Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan mengingatkan agar program vaksinasi COVID-19 atau booster dipercepat untuk mengantisipasi lonjakan kasus menyusul adanya temuan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Dua subvarian virus COVID-19 itu menjadi salah satu pemicu naiknya kasus Corona di Indonesia beberapa waktu belakangan ini.

Peran Presiden Salurkan Bansos, Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu

Situasi vaksinasi booster di Bali

Photo :
  • VIVA/Ni Putu Putri Muliantari

“DPR meminta ada akselerasi program vaksinasi booster COVID-19. Adanya subvarian baru Omicron harus diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang mendukung untuk menghindari gelombang baru kasus COVID-19,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena, Selasa, 14 Juni 2022.

PKB Loyo Mau Gulirkan Hak Angket: Prabowo Sudah Keliling Partai

Ditemukan 8 Kasus Omicron Baru

Per Jumat, 10 Juni 2022 lalu, sudah ditemukan 8 kasus subvarian Omicron baru di Indonesia dengan rincian dua orang terinfeksi BA.4 dan sisanya terinfeksi subvarian Omicron BA.5. Pria yang akrab disapa Melki ini pun mengingatkan pentingnya menjalankam protokol kesehatan.

Anggota DPR Salut Kejagung Berani Usut Dugaan Korupsi di Sektor Tambang

“Kita semua unsur masyarakat maupun pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa, kelurahan jangan lengah dan terus mewaspadai potensi kenaikan kasus yang masih mungkin terjadi,” katanya.

Baca juga: Update COVID-19 Nasional 14 Juni 2022: Kasus Baru Tambah 930 Orang

Pentingnya 3 T

Tak hanya itu, Melki juga menekankan pentingnya memperkuat testing, tracing, dan treatment (3T). Ia menilai, proses tracing harus dilakukam secara seksama untuk meminimalisir penyebaran virus.

“Optimalisasi tracing mutlak dilakukan karena kasus subvarian baru COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia teridentifikasi lewat transmisi lokal, dan sebagian karena imported case,” kata Melki.

“3T secara masif dan acak dalam periode tertentu tetap perlu dilakukan di berbagai tempat fasilitas publik,” lanjutnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya