Kemendagri Susun Indikator Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum

Kemendagri buka Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah
Kemendagri buka Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Plh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro mengatakan pengaturan terhadap produk hukum daerah yang tumpang tindih dapat menghambat pembangunan di daerah, maka perlu ada kepastian hukum. 

Untuk menjamin kepastian hukum di daerah dan untuk memastikan produk hukum di daerah, maka dibentuk berdasarkan asas pembentukan dan asas materi muatan, perlu pembinaan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan peraturan perundang-undangan di daerah, yakni peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada). 

Gedung Kemendagri RI / Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Gedung Kemendagri RI / Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Photo :
  • vivanews/Andry Daud

Menurut dia, peraturan perundang-undangan di daerah yang dibentuk sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dalam mensejahterakan masyarakat.

"Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah perlu memerhatikan berbagai aspek, terutama pada segi materi muatan dan mekanisme pembentukannya," kata Suhajar saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah dan Launching Indeks Kepatuhan Daerah di Mercure Convetion Center Ancol, Jakarta, Selasa 21 Juni 2022.

Suhajar menambahkan, salah satu bentuk pembinaannya yakni Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) terhadap Penyusunan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memastikan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukan. 

Sehingga peraturan daerah yang dibentuk baik secara kualitas dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.