- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
VIVA Nasional – Presiden Joko Widodo, bertemu dengan para pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2022. Para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir yaitu Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.
Kemudian, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin, dan Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata.
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi dan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara membahas mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan dunia saat ini. Diantaranya yakni mengenai adanya ancaman krisis pangan yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan.
"Baru saja kita tadi bertemu dan berbicara selama lebih dari 2,5 jam, utamanya kita bicara soal krisis global, berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat, 12 Agustus 2022.
Presiden Jokowi saat resmikan wajah baru Sarinah.
- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
Para pimpinan lembaga tinggi negara bertukar informasi dan juga ide untuk menghadapi permasalahan tersebut. Mereka bersama-sama mencari solusi dan langkah antisipasi untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang akan dihadapi di waktu yang akan datang.
"Kita berbagi sharing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan domestik kita, berkaitan dengan pangan, energi dan juga berkaitan dengan pangan," kata Jokowi
Pertemuan dengan para pimpinan lembaga tinggi negara ini, juga sekaligus menjadi ajang silaturrahim. Sebab selama Pandemi COVID-19 terjadi, Kepala Negara dan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara itu jarang sekali duduk satu meja bersama membahas berbagai masalah yang dihadapi.
"Kedua memang sudah lama kita lembaga-lembaga tinggi negara memang karena COVID-19 sudah lama tidak ketemu dan pas 17an, Agustusan dan bicara dan bicara mengenai hal-hal itu," ujar Jokowi.
Jokowi juga mengaku membahas mengenai permasalahan ekonomi nasional. Salah satunya yaitu terkait angka subsidi BBM yang saat ini jumlahnya mencapai Rp502 triliun.
"Angka subsidi kita memang terlalu besar. Cari negara yang subsidinya sampai Rp502 triliun karena kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax. Gede sekali," ujar Jokowi.
