- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA Nasional – Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Demokrat Benny K Harman berharap kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menko Polhukam Mahfud MD agar menelusuri munculnya grafis berjudul "Kaisar Sambo dan Konsorium 303” yang beredar di tengah masyarakat belakangan ini. Permintaah itu disampaikan Benny saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kompolnas dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022.
“Kami yang di luar pemerintahan ini kan selalu menganggap apa yang disampaiakan oleh Pak Menko Polhukam ini adalah suara Presiden, pasti itu sudah. Berarti Presiden melalui Menko Polhukam meminta supaya kerajaan Sambo ini dibuka seluas-luasnya kepada publik," Kata Benny, Senin 22 Agustus 2022
Infografik Pengakuan Ferdy Sambo
Benny menegaskan, hal itu perlu bongkar, sebagai momentum memperbaiki institusi Bhayangkara tersebut. Polri harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pasca kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo ini.
“Dan kami mendukung itu Pak! Sebab ini momentum untuk memperbaiki institusi kepolisian ini,” tegasnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini, apabila Mahfud MD mengetahui informasi tentang 'Kaisar Sambo dan Konsorium 303' ini sebaiknya dilaporkan langsung kepada Presiden Jokowi. Mengingat, Menko Polhukam sejatinya merupakan pembantu presiden di Kabinet yang menyampaikan mengenai semua perkembangan penanganan hukum di Republik ini.
“Pak Mahfud kan pembantunya Presiden. Pertanyaan saya mengapa tidak disampaikan langsung kepada Bapak Presiden? Dan bagaimana tanggapan beliau?” ujar Benny.
Irjen Ferdy Sambo bersama ajudannya (istimewa/viva.co.id)
- vstory
Mahfud MD Tak Tahu Soal Konsorsium 303
Sementara itu, Mahfud MD mengaku tidak mengetahui soal beredarnya skema tentang uang-uang judi ditubuh Kepolisian Republik Indonesia itu pasca Sambo dijadikan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Menurut dia, diagram soal konsorsium 303 itu keluar tanggal 18 Agustus 2022.
"Satgas 303 dan skema tentang uang-uang judi, itu saya betul-betul tidak tahu, baru dengar itu ya setelah terbuka tanggal 18 baru keluar gambar itu. Sebelum itu sudah dengar, tapi bagi saya tidak ada kaitannya. Makanya saya memang enggak ke yang lain dulu. Soal judi, narkoba nanti urusan terpisah," kata Mahfud, dalam RDP dengan DPR.
Soroti Kenaikan Uang Kuliah Makin Mahal, DPR: Lonjakan Terlalu Besar, Harusnya Bertahap
DPR menyindir kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang signifikan 50-100 persen mestinya tak boleh terjadi secara mendadak. Kata DPR, kenaikan harusnya secara bertahap.
