- Istimewa
VIVA Nasional – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan reformasi institusi Polri secara total. Hal ini dilakukan imbas kejadian pembunuhan terhadap Nofryansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J, yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
Rentetan peristiwa tersebut dimulai dengan miss informasinya keterangan Polri dengan fakta sesungguhnya. Keterangan Polri pada awal pengusutan insiden tersebut adalah terjadi saling baku tembaknya sesama anggota Polri, antara Bharada E dan Brigadir J atas dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo yakni Putri Candrawathi.
"Insiden itu dinarasikan seolah menutupi Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai aktor utama dibalik kematian Brigadir J," kata Wasekum PTKP HMI Cabang Makassar, Ilham dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 2 September 2022.
Ilham menuturkan, terkuaknya perlahan fakta-fakta baru atas kematian brigadir J ditandai dengan jalur hukum yang ditempuh oleh pihak keluarga yang merasa ganjal terhadap kondisi jenazah Brigadir J dinilai sebagai korban pembunuhan keji.
Upaya hukum keluarga Brigadir J nampaknya membuahkan hasil, satu demi satu fakta terungkap, melibatkan puluhan anggota Polri hampir disemua kepangkatan.
"Hal ini ternyata dikarenakan hubungan relasi yang diduga saling berkaitan erat pada ruang permainan "gelap". Hingga akhirnya Mantan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Sambo ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan sebagai aktor utama pembunuhan berencana brigadi J," katanya.
Menurutnya, keterlibatan puluhan anggota Polri yang turut memback-up kejahatan pembunuhan Brigadir J menunjukkan bahwa Institusi Polri sedang tidak baik-baik saja.
Di tengah kasus ini, muncul sketsa atau bagan struktur pengatur permainan gelap yang berseliweran dijagad dunia maya, mulai dengan Kaisar Sambo dengan judi onlinenya, narkoba, tambang ilegal hingga konsorsium 303 yang diduga menyeret Para Petinggi Polri bersama para pengusaha yang perkecimpung didunia usaha tersebut.
"Hal ini juga bisa dinilai sebagai gagalnya Kapolri dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya, Selain itu dapat dinilai sebagai upaya pembiaran terhadap aksi nakal para pembantunya. Sebab serasa tidak mungkin anggota bertindak tanpa sepengetahuan atasan," katanya.
Selain permasalahan Ferdy Sambo, ia pun menyinggung tindakan represif aparat kepolisian di beberapa daerah, mulai dari intimidasi secara psikologi hingga dengan penganiayaan.
Teranyar, kabar duka beberapa jam lalu menyelimuti keluarga besar HMI, dimana beberapa kader HMI Wati Cabang Dompu mengalami penganiayaan oleh oknum kepolisian hingga mengakibatkan cedera muka. Tentu kejadian ini sangat menyayat hati kader dan alumni HMI.
"Tindakan represif aparat kepolisian tersebut telah membenarkan bahwa kesewenang-wenangan institusi Polri terhadap hukum dan kepentingan rakyat sangatlah nyata di depan mata," katanya.
Ia pun meminta Kapolri bertanggungjawab atas tindakan penganiayaan yang dilakukan anak buahnya terhadap kader HMI yang melakukan demo penolakan kenaikan harga BBM di seluruh daerah.
Tindakan represif saat penangan aksi, katanya menandai gagalnya realisasi jargon Polri Presisi.
"Kami meminta Presiden Jokowi untuk segera melakukan reformasi institusi Polri secara total dan menyelamatkan institusi Polri sebagai amanat reformasi," katanya.
Selain itu, Jokowi juga diminta segera mengambil langkah terukur dalam membongkar sindikat judi online atau darat, narkoba dan diagram Konsorsium 303 yang melibatkan para petinggi Polri, apabila benar ada keterkaitan anggota Polri dalam skandal tersebut.
Baca juga: Kasus Brigadir J, 28 Anggota Polri Diduga Langgar Etik Segera Disidang
