Wartawan Disuap Rp10 Juta Demi Hapus Berita Penimbunan BBM di Lombok
- ANTARA/Darwin Fatir
VIVA Nasional - Banyak sopir truk mengeluhkan kelangkaan solar di Lombok. Para sopir mengeluhkan solar cepat sekali kosong atau habis di masing-masing SPBU.
Solar sangat dibutuhkan para sopir. Lain sisi, sebagian besar petani di Lombok juga membutuhkan solar untuk mengoperasikan traktor mereka membajak sawah.
SPBU kehabisan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi Bio Solar. (foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Ada Penimbunan
Kelangkaan solar ternyata baru-baru terungkap lantaran adanya penimbunan. Ada oknum di Lombok yang diduga bermain dengan solar.
Baca juga: Polisi Gerebek Gudang Penimbunan BBM Subsidi Milik Oknum TNI di Aceh
Baru-baru ini, di sebuah SPBU di Meninting Lombok Barat viral sebuah truk yang mengisi bahan bakar solar. Namun anehnya, selang SPBU tidak mengarah pada tangki truk, namun justru masuk pada bak truk yang tertutup terpal.
Dari kejadian tersebut, terungkap bahwa ada oknum bermain dengan solar di tengah kelangkaan solar saat ini.
Ilustrasi SPBU di daerah Tertinggal.
- Dok. Pertamina
Wartawan Diintimidasi
Bahkan, seorang wartawan media lokal diintimidasi oleh oknum LSM dengan mencoba menyuapnya untuk menghapus berita dan tidak memberitakan soal penimbunan solar lagi. Wartawan diberikan Rp10 juta. Namun tentu saja, uang tersebut dikembalikan ke penyuap.
Wartawan dan kuasa hukumnya melakukan somasi dalam waktu 1x24 jam jika tidak mengambil uang suap tersebut akan segera membawa kasus suap ke kepolisian. Beberapa saat kemudian oknum LSM mengambil kembali uang tersebut disertai permintaan maaf.
"Tadi dari Kasta NTB mengutus dua orang perwakilan untuk mengambil uang tersebut,” kata kuasa hukum wartawan dari Direktur LBH Mataram Badaruddin, kemarin.
Ilustrasi Kekerasan Terhadap Wartawan
- ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang
Menjadi pertanyaan saat ini, siapa di balik kasus penimbunan solar tersebut? Dan mengapa oknum LSM terlibat dalam upaya mengamankan penimbunan solar?
Polres Diragukan
Lebih aneh lagi, saat seorang wartawan tersebut mengkonfirmasi kejadian penimbunan ke Kapolres Lombok Barat, wawancara wartawan yang tertutup itu justru sampai ke telinga LSM.
Ini membuat Polres Lombok Barat mendapatkan pertanyaan mampukah bertindak adil dalam mengusut kasus tersebut.
Lembaga Pengawas Kebijakan Publik Lombok Global Institut (LOGIS) meragukan keseriusan Polres Lombok Barat dalam mengusut tuntas kasus penimbunan BBM solar subsidi yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum dan telah lama melakukan aksi yang merugikan negara dan masyarakat seperti ini.
"Saya tantang Polres Lombok Barat khususnya Kasat Reskrim untuk mengungkap siapa sebenarnya aktor dibalik penimbunan BBM tersebut," kata Direktur LOGIS, M. Fihiruddin saat diwawancara, Senin, 5 September 2022.
Sudah 4 Tahun
Dia mengungkapkan bahwa kasus ini telah berjalan hampir empat tahun dan dilakukan oleh orang yang sama, namun Polres Lobar seakan tumpul, hingga hari ini belum pernah diungkap secara serius. Ia menduga kasus ini memiliki bekingan yang kuat dari oknum aparat.
"Dulu pernah kasus penimbunan ini diungkap, tapi hilang, karena ada kekuatan besar, ini dibekingi juga oleh oknum-oknum APH," ujarnya.
Dikatakan bahwa orang yang melakukan penimbunan BBM subsidi ini berinisial B dan L, tidak pernah tersentuh hukum selama ini.
Fihir menerangkan modus yang dilakukan adalah dengan menggunakan orang-orang lokal sebagai penimbun, dan kemudian membelinya dengan harga subsidi yang tentunya rendah, kemudian ditampung di tangki BBM non subsidi sebagai BBM solar industri.
Dengan begitu, selisih harga yang didapatkan sangatlah tinggi. Akibatnya BBM solar subsidi langka, masyarakat yang harusnya menikmati BBM subsidi kewalahan mencari sehingga banyak kegiatan masyarakat bawah seperti moda angkutan dan sampan nelayan tidak dapat beroperasi.
Fihir berharap Polda NTB sesuai dengan arahan Kapolri terkait atensi beberapa kasus yakni judi online, pembalakan liar, serta penimbunan BBM, harus memantau juga Polres Lombok Barat agar tidak main-main dengan kasus ini karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
"Saya berharap Polda NTB mengatensi kasus ini, jangan dia main-main Kapolres Lobar ini, karena sudah lama bergulir kasus ini," katanya.
