Menteri Tito Izinkan Pjs Kepala Daerah Sanksi ASN Tersangkut Korupsi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan DPR
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan DPR
Sumber :
  • Antara/Galih Pradipta

VIVA Nasional – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan menjelaskan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor: 821/5492/SJ, tertanggal 14 September 2022. Menurut dia, edaran tersebut tujuannya agar pengelolaan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efisien.

Maka dari itu, kata Benni, Kemendagri meluruskan anggapan bahwa edaran tersebut memberikan izin kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), maupun penjabat sementara (Pjs) kepala daerah untuk memutasi maupun memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) begitu saja.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia / Kemendagri RI

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia / Kemendagri RI

Photo :
  • vivanews/Andry Daud

“Surat Edaran Mendagri isinya dua poin pokok dalam mendukung pembinaan kepegawaian di daerah agar lebih efektif dan efisien,” kata Benni melalui keterangannya pada Minggu, 18 September 2022.

Pertama, Benni menyebut Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi PNS yang tersangkut korupsi dan pelanggaran disiplin berat. Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021.

“Bahwa kepala daerah harus menetapkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut korupsi,” jelas dia.

Gedung Kemendagri RI / Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Gedung Kemendagri RI / Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Photo :
  • vivanews/Andry Daud