KPK Ultimatum eks Pejabat di Papua Masih Kuasai Ratusan Aset Negara

Ilustrasi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) di Jakarta.
Ilustrasi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VIVA Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pada pemerintah Kabupaten Jayapura segera melayangkan surat peringatan kepada mantan pejabat yang hingga saat ini masih menguasai mobil dinas. Peringatan itu menyusul banyaknya aset-aset negara yang masih dikuasai mantan pejabat.

"Kita minta dikasi peringatan satu, dua dan tiga. Disampaikan pada mantan pejabat itu kalau tidak dikembalikan juga mereka jangan sampai pindah kamar seperti mantan pejabat bupati Keerom lainnya telah ditahan, karena gelapkan aset negara dari rumah dinas," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria kepada wartawan, Senin, 19 September 2022.

Mobil dinas di Riau.

Mobil dinas di Riau.

Photo :
  • Anom Sumantri/VIVA.co.id

Patria mengatakan dari hasil monitoring KPK di Pemkab Jayapura ada 111 aset milik negara seperti roda empat dan roda dua di Pemkab Jayapura masih dikuasai mantan pejabat yang telah berakhir masa tugasnya. 

Oleh karena itu, kata dia, KPK telah menyarankan kepada pihak Pemkab Jayapura agar mereka jangan ragu-ragu untuk menarik kembali aset daerah tersebut dari mantan-mantan pejabat yang masih menguasai kendaraan itu.

KPK melakukan pendampingan kepada Pemkab Jayapura turun ke lapangan pada hari Sabtu (17/9), untuk menarik aset negara yang masih dikuasai oknum mantan pejabat negara.

"Jadi hari ini ada dua mantan pejabat yang telah mengembalikan mobil dinas yaitu mantan penjabat Bupati Jayapura dan dari dinas kesehatan setempat. Jadi kita pengembalian aset mobil ini mulai cicil," ungkapnya

Halaman Selanjutnya
img_title