Istana soal Duit Kasino Lukas Enembe: Miris, Papua Masih Miskin
- VIVAnews/Aman Hasibuan
VIVA Nasional – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Theo Litaay berharap penegakan hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dilakukan secara serius demi bisa meningkatkan good governance di Tanah Papua. Lukas Enembe merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh KPK.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Theo Litaay mengimbau supaya seluruh warga Papua bisa turut serta mengawal kasus tersebut dan mendukung segala proses hukum kepada Lukas Enembe.
Theo menegaskan bahwa penegakan hukum tersebut merupakan sebuah bukti dari adanya peningkatan good governance di Bumi Cendrawasih.
"Tetapi ini adalah usaha yang ditujukan untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Papua," kata Theo Litaay dalam sebuah diskusi, dikutip Jumat, 23 September 2022.
Seperti diketahui, Lukas Enembe diduga melakukan pencucian uang setelah transaksi mencurigakan senilai Rp 560 miliar milik Enembe terendus mengalir ke kasino yang berada di luar negeri. Hal tersebut menurut Theo merupakan sebuah tindakan yang mencoreng rasa keadilan warga Papua.
"Ini satu yang sangat mengguncang rasa keadilan, kalau kita melihat situasi Papua yang masih berada dalam jenjang salah satu provinsi termiskin di Indonesia," jelasnya.
Dengan tegas, Theo juga berharap agar KPK bisa benar-benar melakukan penyidikan secara mendalam terhadap kasus ini. Pasalnya, sudah ada sebanyak dua panggilan yang dikeluarkan oleh KPK kepada Lukas Enembe, namun dirinya ternyata sama sekali tidak memenuhi panggilan tersebut dan masih belum ada upaya jemput paksa.
Perlu diketahui, kini status yang disandang oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe telah menjadi seorang tersangka sejak 5 September 2022 lalu, lantaran dugaan gratifikasi.
Bukan hanya itu, dugaan kasus yang menyeret namanya juga terkait dengan adanya transaksi mencurigakan mengenai pembelian jam tangan mewah seharga Rp 550 juta.
Gubernur Papua, Lukas Enembe.
- Fikri Halim/VIVA.co.id
Dengan beberapa transaksi yang sudah menyentuh angka di atas Rp 500 miliar itu sangatlah berbanding terbalik dengan laporan kekayaan milik Lukas Enembe yang tercatat pada tahun 2021 lalu hanya sekitar Rp 33,78 miliar saja.
Partai Demokrat menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. Wakil Ketua Umum Demokrat, Benny K Harman menegaskan partainya sangat mendukung agar pemberantasan korupsi harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu.
"Kami Partai Demokrat mendukung agenda berantas korupsi. Tapi harus adil dan menurut aturan hukum," tegas Benny di Jakarta.
Lebih lanjut, Ia juga menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak penegak hukum.
"Kami menyerahkan masalah tersebut kepada penegak hukum dan menghormati proses hukum terhadap yang bersangkutan," ujarnya.
Dengan tegas, Partai Demokrat juga mengaku bahwa pihaknya sama sekali tidak akan pernah melindungi kader yang terlibat kasus korupsi. "Partai tidak melindungi siapapun yang kena kasus korupsi," ujarnya.
Tokoh adat Tabi, Ondo Yanto Eluay mengimbau masyarakat Papua yang melakukan aksi demonstrasi save Gubernur Papua tetap menciptakan situasi yang kondusif dan jangan terprovokasi.
"Saya harap supaya tidak sampai berdampak pada terganggunya situasi Kamtibmas, situasi yang tidak kondusif, yang tidak aman dan mengganggu aktivitas masyarakat baik di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura," ungkapnya
