Praktisi Hukum Kritisi Tindakan KPK Intimidasi Pengacara Lukas Enembe

Pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening
Pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening
Sumber :
  • VIVA/Yeni Lestari

VIVA Nasional – Praktisi Hukum Petrus Selestinus mengkritisi sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengancam akan menindak Pengacara Gubernur Papua, Lukas Enembe terkait dugaan menghalang-halangi penyidikan dengan dalil Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. 

Petrus menilai, apa yang disampaikan KPK merupakan bentuk intimidasi terhadap profesi advokat. "KPK sudah sering melontarkan ancaman terhadap advokat, ketika advokat dalam menjalankan profesinya, bersikap oposisi terhadap keinginan KPK, seperti menunda atau menolak pemeriksaan kliennya disertai alasan tertentu yang dimungkinkan oleh KUHAP dan UU Tipikor," kata Petrus dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 September 2022.

Petrus menyebut, ancaman KPK terhadap advokat bukan kali ini saja. Bukan saja advokat, tapi kata Petrus, KPK kerap juga mengancam para saksi.

Padahal, ditekankan Petrus, apa yang dilakukan advokat dalam menjalankan profesi di KPK, Polri dan Kejaksaan, tidak lain demi melindungi kepentingan hukum dan hak asasi bagi klien yang dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Tipikor, UU Tentang KPK dan UU HAM.

"Karena itu sikap oposan advokat terhadap KPK, Polri dan Kejaksaan tak terhindarkan dan itu dibenarkan oleh UU Advokat," kata Petrus. 

Petrus menegaskan, baik di dalam KUHAP, UU Pemberantasan Tipikor, UU KPK maupun di  UU HAM, menekankan tugas penyelidik dan penyidik, senantiasa pada kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam arti yang luas.

Frasa tentang "tindakan lain" menurut hukum yang bertanggung jawab di dalam KUHAP, Petrus menerangkan, diartikan sebagai tindakan yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum, harus patut dan masuk akal serta berdasarkan pertimbangan yang layak serta menjunjung tinggi HAM.