DPR: Pembangunan Hijau Berkelanjutan Jadi Strategi Hadapi Efek Perubahan Iklim
- Istimewa
VIVA Nasional - Kondisi dunia saat ini dinilai tengah menyaksikan efek dari perubahan iklim. Fenomena gelombang panas, kebakaran hutan, hingga kekeringan berkepanjangan jadi konsekuensi dari perubahan iklim.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, dalam Sidang Utama Tahunan Forum Parlemen Asia-Pasifik ke-30 (APPF) di Bangkok Thailand. Menurut dia, dunia saat ini tengah menyaksikan dampak dari perubahan iklim.
Dia bilang, dengan efek perubahan iklim itu juga jadi salah satu pendorong utama rusak dan hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu, serta membahayakan lingkungan masyarakat.
"Untuk tujuan ini, mengubah perilaku ekonomi kita dari ekonomi berbasis eksploitasi menuju ekonomi hijau berkelanjutan bisa jadi strategi yang patut diperjuangkan," kata Putu dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 3 November 2022.
Putu mengatakan demikian karena strategi penting untuk mengendalikan dampak perubahan iklim serta melindungi keanekaragaman hayati. Pun, dia menambahkan, saat yang sama juga bisa membuka peluang untuk pengembangan sosial dan ekonomi.
Waspada cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.
- ANTARA FOTO/Jojon
Dia menyertakan data Organisasi Buruh Internasional atau International Labor Organization (ILO) yang memprediksi pendekatan ekonomi hijau dapat hasilkan 24 juta lapangan pekerjaan baru di seluruh dunia pada 2030.
"Penelitian terkini menunjukkan transisi menuju ekonomi hijau dapat menghasilkan keuntungan ekonomi sebesar 26 triliun USD pada 2030. Jauh lebih besar jika dibandingkan dengan skenario bisnis seperti biasa," tutur Anggota DPR Fraksi Demokrat tersebut.
Lebih lanjut, Putu mengingatkan agar anggota parlemen juga bisa berada di garis depan untuk terus mengarusutamakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini untuk memastikan tak adanya trade-off antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan.
Kemudian, Putu menambahkan pentingnya dukungan dan kerjasama antar negara di kawasan Asia-Pasifik. Dengan kondisi itu, diperlukan kerja sama untuk perkuat berbagai bidang terutama keuangan, alih teknologi dan peningkatan kapasitas untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.
"Kita semua sadar bahwa tidak ada negara yang dapat mengupayakan keanekaragaman hayati dan transisi ekonomi hijau dengan kekuatan sendiri, tanpa bantuan negara lain," tutur Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat itu.
Putu juga menyinggung Indonesia yang belum lama ini sudah mengeluarkan dokumen Enhanced NDC (ENDC). Menurut dia, dalam dokumen itu, Indonesia berupaya meningkatkan pengurangan emisi karbon dari 29 persen jadi 31,89 persen dengan kapasitas sendiri. Lalu, dari 41 persen jadi 43,20 persen dengan dukungan internasional.
"Target ini selanjutnya dapat mempercepat upaya menuju pencapaian net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat," jelas Putu.
Hutan gundul akibat pembakaran lahan
- zunal.com
Dia juga mengatakan beberapa progres yang diupayakan Indonesia. Pertama, kata dia, Indonesia sudah berusaha percepat penggunaan kendaraan listrik serta penambahan pembangunan stasiun pengisian baterei kendaraan listrik.
Pun, Indonesia juga berkomitmen menerapkan Net-Sink Forestry and Other Land Uses (FOLU-Net sink) pada 2030. Penerapan itu yakni kondisi di mana tingkat penyerapan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan akan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi yang dikeluarkan.
Putu menambahkan Indonesia juga menargetkan bisa menyelesaikan uji coba B40 pada Desember 2022. Penyelesaian itu dengan campuran 40 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 60 persen solar. Hal ini merupakan program upgrade dari B30 yang diterapkan di dalam negeri RI.
"Sebagai negara dengan salah satu kawasan mangrove terbesar di dunia, Indonesia mulai rehabilitasi hutan mangrove untuk memulihkan 600 ribu hektar lahan mangrove hingga 2024," ujarnya
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
