Halim Ingin Kebijakan Pembangunan Desa Berpihak pada Perempuan
- Istimewa
VIVA Nasional - Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), tengah menyusun arah kebijakan pembangunan desa yang berpihak terhadap keterlibatan perempuan. Hal ini penting untuk percepatan peningkatan kapasitas perempuan.
Demikian disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menghadiri Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Menurut dia, desa membutuhkan peran strategi dari KUPI.
Dia bilang, kebijakan pembangunan di 74.961 desa juga butuh sentuhan KUPI yang dianggapnya sebagai pemimpin informal.
"Pemimpin informal punya akses ke seluruh komunitas agar kebijakan pembangunan desa itu berpihak kepada perempuan akan berdampak positif pada percepatan peningkatan kapasitas perempuan," kata Halim, dalam keterangannya, yang dikutip pada Sabtu, 26 November 2022.
Abdul Halim Iskandar saat acara KUPI di Jepara, Jawa Tengah.
- Istimewa
Meski demikian, ia menyebut perempuan di desa menghadapi sejumlah persoalan. Dia mengatakan, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang menerima BLT Dana Desa sebanyak 2,85 juta dari total 8 juta penerima.
Menurut dia, angka itu sempat mengusik organisasi PEKKA karena jumlahnya yang besar. Tapi, berdasarkan data mendetail yang dimiliki Kemendes PDTT, organisasi tersebut malah berbalik respons positif.
