LaNyalla Ungkap Alasan Pentingnya Kembali ke Sistem Asli Indonesia

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Sumber :
  • Dok. Istimewa

VIVA Nasional – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan bahwa sumber daya alam Indonesia harus dimanfaatkan, dikuasai dan dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika itu dapat diterapkan, LaNyalla yakin Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan meningkat berkali lipat dibanding saat ini, jika Indonesia menerapkan kembali Pasal 33 UUD 1945 naskah asli. 

"Karena dalam sistem ekonomi Pancasila yang dijabarkan di Konstitusi asli Indonesia, negara berkuasa penuh atas bumi air dan sumber daya alam serta cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak, sehingga swasta tidak bisa menguasai total sektor public goods," kata LaNyalla di depan pejabat KBRI Thailand dan perwakilan warga Indonesia di Bangkok.

Ilustrasi Pertambangan Batu Bara (Sumber Gambar : wallpaperbetter)

Ilustrasi Pertambangan Batu Bara (Sumber Gambar : wallpaperbetter)

Photo :
  • vstory

LaNyalla mengatakan, saat ini negara hanya menjadi pemberi ijin atas konsesi tambang dan lahan yang dikelola total oleh swasta nasional atau asing, dimana negara hanya mendapat royalti dan pemasukan dari pajak ekspor. Sehingga wajar jika APBN minus, sehingga harus ditutup dengan utang yang berbunga tinggi. 

"Jadi saya katakan, sebenarnya negara ini kaya raya. Tetapi karena kita meninggalkan sistem Pancasila, dan mengikuti konsep ekonomi global, dan itu kita sahkan sejak perubahan UUD pada tahun 2002, maka negara semakin kehilangan daulat ekonominya. Inilah penyumbang ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang dirasakan masyarakat," ujarnya.

Senator asal Jawa Timur itu juga menyoal sistem demokrasi Indonesia yang meninggalkan sistem Pancasila dengan menghapus lembaga penjelmaan rakyat sebagai lembaga tertinggi negara, dengan melakukan copy paste sistem demokrasi liberal barat. Sehingga bangsa yang majemuk dengan pendapatan per kapita yang kecil ini semakin terbelah dan terpolarisasi. 

"Padahal sistem demokrasi Pancasila itu adalah sistem terbaik, karena lembaga tertinggi MPR, bukan saja sebagai lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga penjelmaan rakyat. Karena tidak hanya diisi Partai Politik. Tetapi juga ada unsur dari daerah dan utusan dari golongan-golongan. Sehingga menjadi demokrasi yang berkecukupan. Ini kita tinggalkan sejak tahun 2002. Akibatnya apa yang kita rasakan sekarang," ujarnya. 

Halaman Selanjutnya
img_title