Ada Pejabat Pemprov DKI Punya 20-25 Bidang Tanah, KPK: Mudah-mudahan dari Hasil Halal

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Sumber :
  • Antara

VIVA Nasional – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyoroti harta kekayaan yang dimiliki sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu berdasarkan data dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas Terkait Pelanggaran Etik

Alex mengatakan ada pejabat Pemprov DKI yang memiliki 20-25 bidang tanah dengan nilai fantastis yaitu sebesar Rp 23,8 miliar.

"Saya punya akses pak untuk membuka LHKPN seluruh penyelenggara pejabat negara, termasuk pejabat di Pemprov DKI saya cek itu, wah bidang tanahnya 20, 25. Waras enggak sih kita ini?" ujar Alex dalam keterangannya, dikutip Minggu 18 Desember 2022.

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, KPK: Itu Keputusan Sendiri bukan Kolektif Kolegial

Alex berharap banyaknya harta yang dimiliki para pejabat di Pemprov DKI Jakarta itu didapatkan dari usaha yang halal.

Laporkan Albertina Ho ke Dewas KPK, Nawawi: Itu Sepenuhnya Sikap Nurul Ghufron

"Ini banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI itu yang punya tanah berpuluh bidang, itu saya enggak tahu (dari mana). Mudah-mudahan itu juga dari hasil yang halal, kan begitu. Dia punya usaha apa pun saya enggak tahu, itu kan harapannya seperti itu," katanya.

Lanjut Alex, dalam rangka mengatasi pejabat menumpuk hartanya dan memonopoli kepemilikan tanah, Alex mengajak para pejabat untuk mengubah pola pikirnya.

"Buat apa punya rumah sampai puluhan bidang, tanah puluhan bidang, buat apa? Ini yang menyebabkan apa akhirnya harga tanah mahal sekali. Karena dikuasai kelompok-kelompok tertentu pak, individu-individu tertentu, kan seperti itu," kata Alex.

Gedung Merah Putih KPK

Photo :
  • VIVA/Andry Daud

"Ini sepertinya kita juga harus men-set cara berpikir kita gitu loh. Jangan menumpuk harta seolah-olah enggak akan habis gitu," sambungnya.

Berikut daftar kekayaan harta  berupa bidang tanah dari pejabat Pemprov DKI berdasarkan data LHKPN: 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, yaitu Arifin tercatat memiliki dua bidang tanah dan tujuh bidang tanah disertai bangunan dengan total nilai Rp23,8 miliar. Sejumlah bidang tanah yang dimiliki Arifin tersebar di Jakarta Barat, Tangerang, serta Jakarta Timur.

Kemudian, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM), Elisabeth Ratu Rante Allo tercatat memiliki delapan bidang tanah di Tana Toraja dan Jakarta Pusat dengan rincian yaitu dua bangunan, serta sebidang tanah dan bangunan dengan total senilai Rp15 miliar.

Selanjutnya, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho tercatat memiliki lima bidang tanah dengan total nilai Rp14,9 miliar.

Tanah yang dimiliki Hari diketahui tersebar di Sleman, Jawa Tengah; Jakarta Timur; Bekasi, Jakarta Timur; dan Tangerang Selatan. Lima bidang tanah tersebut adalah hasil perolehan sendiri dan warisan.

Gedung Balai Kota DKI Jakarta

Photo :
  • VIVA/Syaefullah

Lalu ada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah tercatat memiliki delapan bidang tanah serta delapan bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 13,69 miliar.

Semua bidang tanah dan bangunan milik Andri tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Bekasi, dan Kuningan. Semuanya diklaim berasal dari hasil sendiri.

Lalu, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Yusmada Faizal tercatat memiliki tiga bidang tanah dan bangunan serta dua bidang tanah dengan total Rp10,7 miliar. Tanah itu tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bekasi, Tangerang, dan Surabaya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo tercatat memiliki empat bidang tanah dan bangunan, tiga bidang bangunan, serta empat bidang tanah dengan total nilai Rp7,9 miliar.

Semua bidang tanah dan bangunan milik Syafrin tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Gorontalo.

Kemudian, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, tercatat memiliki enam bidang tanah dan bangunan, serta tujuh bidang tanah dengan total Rp7,4 miliar yang tersebar di Klaten, Jawa Tengah, dan Tangerang Selatan.

Lalu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andhika Permata tercatat memiliki sebidang tanah dan tiga bidang tanah dan bangunan, serta sebidang tanah senilai Rp8,95 miliar terletak di Bekasi, Bogor, Depok, dan Jakarta Selatan.

Lalu, Pj Sekda DKI Jakarta, Uus Kuswanto, tercatat memiliki empat bidang tanah dan bangunan, serta sebidang tanah dengan total nilai Rp5,08 miliar di Tangerang dan Ciamis.

Kemudian, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali tercatat memiliki 16 bidang tanah, dua bangunan, serta tiga serta tanah dan bangunan senilai Rp4,6 miliar.

Selanjutnya, Plt Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Fajar Sauri tercatat hanya memiliki sebidang tanah dan bangunan senilai Rp4,5 miliar di Jakarta Timur.

Lalu, Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry memiliki dua bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp4,01 miliar terletak di Jakarta Timur. 

Selanjutnya, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, memiliki satu bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp3,8 miliar yang tersebar di Depok. 

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Benni Aguscandra tercatat memiliki empat bidang tanah dan bangunan senilai Rp 3,25 miliar terletak di Bogor, Jawa Barat. 

Lalu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti memiliki dua bidang tanah dan bangunan serta satu bidang tanah dengan total nilai Rp 3,1 miliar yang tersebar di Kota Depok dan Jakarta Selatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya