Bantah Intervensi, Mahfud MD Mengaku Hanya Ingatkan KPU Agar Tak Main-main
- ANTARA FOTO
VIVA Nasional – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) bodoh jika mau diintervensi dalam menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan yakni Pemilu 2024.
“KPU aja yang bodoh kalau mau diintervensi. Kan Undang-undang katakan dia independen. Ada orang diintervensi oleh parpol, oleh Pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 13 Januari 2023.
Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
- vivanews/Andry Daud
Menurut dia, pemerintah dalam Undang-undang juga tidak boleh ikut campur dalam setiap proses tahapan Pemilu 2024. Maka dari itu, Mahfud menegaskan berita atau informasi yang menyebut pemerintah mengintervensi KPU itu tidak benar.
“Pemerintah enggak boleh ikut campur. Itu hoax juga berita. Katanya ada campur tangan Istana,” ujarnya.
Justru, Mahfud mengaku menegur KPU via telepon. Sebab, kata dia, banyak laporan dari partai politik yang mendaftar agar tidak diloloskan atau dijegal dan sebaliknya pada 10 November 2022. Jadi, Mahfud menegaskan tidak mengintervensi KPU cuma mengingatkan Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan supaya jangan main-main.
“Ada laporan, ‘pak itu KPU tidak adil, partai A suruh masukkan, partai B enggak boleh masuk’. Saya telepon, hanya itu aja. Anda jangan main-main loh, saya tidak intervensi. Saya telepon Pak Bernad, ini ada informasi banyak begini, bener ndak? Tidak Pak, tegak lurus. Jangan main-main loh. Semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan anda terima pesanan dari orang lain. Itu sebabnya banyak formulir berubah. Saya negor, bukan saya intervensi,” ungkapnya.
Sementara, Mahfud menghubungi KPU itu hanya 10 November 2022. Setelah itu, ia tidak menghubungi KPU lagi apalagi seperti kabar yang beredar pada 10 Januari 2023.
“Saya 10 Januari ndak pernah hubungan sama dia (KPU). 10 November, sekali aja ketika partai-partai mengadu kepada saya. Pak, partai saya enggak masuk. Kenapa? Ada pesanan dari ini. Pak partai saya enggak masuk tapi dimasukkan. Saya enggak mau tahu itu benar atau tidak, tapi saya telepon tanggal 10 November. Saya juga tidak nyebut partai,” katanya.
Menkopolhukam Mahfud MD selaku Ketua Kompolnas dipang DPR Soal Kasus Brigadir J
- VIVA/M Ali Wafa
Maka dari itu, ia mendesak Hadar Nafis Gumay selaku perwakilan koalisi sipil harus membuktikan dugaan intervensi kepada KPU tersebut. Padahal, Mahfud menyebut Hadar kenal dekat dengannya.
“Pak Hadar kenapa tidak telepon saya? Orang dia sahabat saya. Betul bapak ikut? Saya beri tahu. Saya ikutnya menegur karena dia disinyalir melenceng. Bukan saya menyuruh partai ini masuk atau tidak masuk,” pungkasnya.
AHY Ungkap Pembagian Jatah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Sudah Dibahas
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, saat ini sudah ada diskusi soal pembagian kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
