Pemerintah Minta PT GNI Terbuka Soal Data Pekerja dan Sistem Keamanannya

Menko Polhukam RI Mahfud MD
Sumber :
  • Tangkapan layar Youtube Kemenko Polhukam

VIVA Nasional – Menteri Koordinator bidang Polhukam (Menkopolhukam) Mahfud MD mengimbau PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) lebih terbuka terkait ketenagakerjaan.

img_title GTA 6 Bikin Karyawan Inggris Ramai-ramai Ambil Cuti, Bagaimana dengan Gamer Indonesia?

"Pemerintah menghimbau PT GNI bisa bersikap lebih terbuka, sehingga pemerintah dapat mempunyai data, tentang semua tenaga kerja dan pelaksanaam pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah RI," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin malam.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Viral! Video Kerusuhan antara Karyawan Lokal dan China di PT GNI

Photo :
  • Tangkapan layar Instagram@andreli_48

img_title PSI Disebut Tak Lagi jadi Koalisi Pemerintah, Begini Respons Dasco

Hal itu disampaikan Mahfud terkait bentrokan di pabrik smelter PT GNI dii Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu (14/1) malam.

Dia menegaskan perusahaan harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja yang kondusif agar tidak terjadi bentrok antar kelompok-kelompok pekerja.

img_title Tangki Migas di Cepu Meledak hingga Tewaskan Pekerja, Polisi Ungkap Pemicunya

"Pemerintah menyesalkan terjadinya peristiwa itu," ujarnya.

Kata dia, pemerintah berharap agar seluruh masyarakat tenang dan kembali kehidupan normal seperti biasa.

"Karena pada saat ini, situasi di Morowali sudah kondusif," ungkapnya.

Mahfud menegaskan aparat keamanan bersama pemerintah daerah dan PT GNI terus mencari penyelesaian dengan sebaik-baiknya atas apa yang telah terjadi.

Pemerintah setelah mempelajari latar belakang peristiwa, maka pemerintah menegaskan berdasarkan konstitusi, setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak dan perlakuan yang adil.

Kerusuhan di PT GNI

Photo :
  • Tangkapan Layar: Instagram

Mahfud berharap perusahaan hendaknya menyikapi tuntutan pekerja dengan arif, sebaliknya para pekerja harus bisa menyampaikan aspirasi dan menuntut hak-haknya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Pemerintah akan menjamin hak-hak pekerja, sesuai dengan ketentuan konstitusi," katanya menegaskan. (ant)

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid

UU Kementerian Negara Digugat ke MK, Fahri Bachmid Ingatkan Konstitusi Tak Atur Batas Maksimal Tertentu

Fahri Bachmid menilai persoalan mengenai jumlah kementerian negara harus ditempatkan dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial dan konstruksi konstitusi Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut