Tuntutan Bharada E, Fadil: Pelaku Utama Tak Bisa Jadi Justice Collaborator

VIVA Nasional – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menegaskan, pelaku pembunuhan berencana tidak bisa menjadi justice collaborator (JC) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal itu sebagai jawaban atas tanggapan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merasa Bharada E tidak sepatutnya dituntut 12 tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Bharada E, Sidang Tuntutan, Ricard Eliezer

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

"Untuk pelaku tidak bisa JC ini pelaku utama. Ini saya luruskan ya, di Undang-undang tidak bisa," kata Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Fadil Zumhana kepada wartawan, Jumat, 20 Januari 2023.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Ketut Sumedana juga menegaskan pemberian status JC ini tidak diatur dalam Pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bharada E, Sidang Tuntutan, Ricard Eliezer

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

"Juga tidak termasuk dalam edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 Tahun 2014," ungkap Ketut menambahkan.

Halaman Selanjutnya

Dikatakan Ketut, status justice collaborator (JC) dalam surat edaran MA Nomor 4 Tahun 2014 itu hanya bisa diberikan kepada pelaku dalam kasus korupsi, terorisme, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lain yang bersifat terorganisir.