- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA Nasional – Deputi komunikasi politik Kantor Staf Presiden 2014-2019, Eko Sulistyo menyatakan tantangan Pemilihan Umum berikutnya adalah pentingnya pemilu yang demokratis dan mensyaratkan pentingnya partisipasi publik.
“Selain itu, minimnya perhatian partai politik atau elite politik yang fokus pada isu perubahan iklim dalam menyampaikan gagasannya dalam Pemilu yang kemudian dituangkan dalam kebijakan. Seharusnya, partai politik harus memberikan gagasan yang programatik pada agenda Pemilu yang akan datang, tidak hanya fokus pada persoalan politik transaksional. Seharusnya Pimpinan Partai Politik turun ke bawah (masyarakat), sehingga dapat feedback untuk membuat gagasan dan kebijakan yang programatik” kata Eko kepada wartawan, Jumat 17 Februari 2023.
Ilustrasi surat suara di pemilu
- vstory
Koordinator Umum Advokat Muda Untuk Pemilu Berkeadilan (4KAERK), Iqbal Tawakkal Pasaribu mengatakan masyarakat perlu lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu ini. Sebab, ada sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai dan ditangani agar pemilu 2024 jadi pemilu yang adil dan sehat bagi masyarakat Indonesia.
Kata dia, tantangan pertama adalah potensi kecurangan pada setiap tahapan pemilu. Dia menilai, kesiapan lembaga demokrasi dan penyelenggara pemilu perlu digodok hingga benar-benar siap. Tak hanya saat pemilu, rekonsoliasi pasca pemilu dan stabilitas serta efektifitas jalannya pemerintahan disebut juga perlu dapat perhatian lebih dari masyarakat.
“Penyelenggaraan Pemilu, khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hampir pasti akan diwarnai kecurangan-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif pada setiap tahapan Pemilu, karena Kekuasaan Presiden sangat besar (primus inter pares), sehingga menjadi tujuan utama perebutan kekuasaan,” ucap Iqbal.
Dirinya lantas menyoroti pemilu 2019 sebagai contoh dimana terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah dan berujung kerusuhan hingga menelan korban jiwa juga luka-luka.
“Hal ini sedikit-banyaknya diduga dipicu oleh narasi yang bersifat asumtif dan provokatif yang dibuat oleh para oknum. Selain itu, rendahnya partisipasi publik hingga polarisasi masyarakat karena perbedaan pilihan politik juga perlu diantisipasi dan ditangani sejak dini,” kata Iqbal.
Warga memasukkan surat suara saat Pemilu 2019 (Foto ilustrasi).
- ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Sementara itu, dosen fikom Unisba yang juga aktivis kebebasan pers, Yadi Supriadi menambahkan tantangan pemilu 2024 adalah kesadaran literasi politik bagi generasi milenial dengan memanfaatkan keterbukaan informasi berbasis teknologi.
“Pentingnya partisipasi publik, khususnya generasi milenial sebagai implementasi prinsip Kedaulatan Rakyat dan mencegah serta menimalisir kecurangan pada setiap tahapan Pemilu, karena generasi milenial yang mendominasi di media sosial yang sangat memengaruhi kebijakan penyelenggaraan negara” kata Yadi.
