Megawati hingga Luhut Hadir di Peringatan 9 Tahun Pengesahan UU Desa di GBK
- VIVA/Yeni Lestari
VIVA Nasional – Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri hadir dalam peringatan 9 tahun pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Minggu, 19 Maret 2023.
Berdasarkan pantauan VIVA di lokasi, tak hanya Megawati yang hadir dalam peringatan tersebut. Beberapa tokoh dan menteri di Kabinet Indonesia Maju juga ikut hadir di antaranya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Ada juga Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Bambang Soesatyo alias Bamsoet hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Imam Besar Masjid Istiqlal Nassarudin Umar. Mereka hadir dalam sesi kedua peringatan 9 tahun pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Sebelumnya, pada pembukaan peringatan 9 tahun pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Surta Wijaya menyampaikan sejumlah harapan.
Harapan pertama yaitu agar Presiden Joko Widodo untuk menggelontorkan 10 persen dari dana APBN untuk pembangunan desa.
"Tetapi, jangan selalu desa dimarjinalkan, bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa, harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa," kata Surta di depan ribuan kepala desa di kawasan GBK, Minggu, 19 Maret 2023.
"Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? Jadi 10 persen ke depan, harga mati dana desa dari APBN. Setuju?" sambungnya.
Ketua Apdesi pendukung Jokowi 3 periode, Surta Wijaya.
- Biro Pers, Media dan Infomasi Sekretariat Presiden
Selain meminta agar 10 persen APBN dikucurkan untuk pembangunan desa, Surta juga meminta agar pemerintah segera menetapkan 15 Februari sebagai Hari Desa.
"Ketiga, saya juga minta kepada Ketua MPR, bahwa bagaimanapun perjalanan panjang kades, harapan saya bahwa 7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus Pilkades dilaksanakan. Itu saja bagi saya," ungkap Surta.
