- Istimewa
VIVA Nasional – Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) NTB Dr. Ir. H. Mashur, MS mengungkapkan rasa ketidakpuasannya atas hasil Rapimnas PP DMI yang berjalan. Menurutnya, rapimnas tersebut kurang memberikan rasa kekeluargaan.
Selain itu, dia menyoroti soal sikap yang ditunjukkan PP DMI di tengah penyelenggaraan Rapimnas 6 Maret 2023. Menurutnya, bila PP DMI berbeda pendapat dengan PW alangkah bijaknya dicarikan solusi terbaik bersama dan tidak bersikap reaktif.
"Saya melihat banyak dinamika yang terjadi seharusnya direspon dengan bijak mengapa ada PW yang mengusulkan Muktamar sesuai AD/ART. Rapimnas kemarin kurang membangun rasa kekeluargaan. Contohnya, ada PW yang dipanggil maju ke depan dan duduk tersendiri. Dalam kondisi seperti itu sudahkah kita bayangkan bagaimana perasaan seseorang yg diperlakukan seperti itu? Kita ini pengurus DMI bekerja Lillahitaala. Ini kurang rasa kekeluargaan," ujar Mashur, Selasa, 28 Maret 2023.
Hal lain pihak DPP kurang mengapresiasi kinerja DMI di wilayah dan daerah. Untuk diketahui kinerja DMI berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
"Bagi kami di wilayah semua itu dilakukan dengan tulus hati dengan mengharapkan ridho Allah. Coba dibayangkan seperti PW DMI NTB sejak 35 tahun kepengurusan DMI tidak pernah mendapat biaya operasional dari Pemerintah tapi semua semua program berjalan dengan baik meskipun belum optimal. Semua biaya menjalankan rodab organisasi dari swadaya murni," tambahnya.
Dia berharap PP DMI lebih arif lagi dalam menanggapi masukan-masukan PW untuk kemajuan organisasi, termasuk soal rekomendasi pelaksanaan Muktamar VIII tahun ini.
"Responnya beragam tetapi terpenting solusinya harus dibahas bersama, tetapi jangan reaktif seperti ini," tegas Mashur.
Dia berharap ke depan PP DMI lebih banyak lagi membuka ruang diskusi dengan semua PW dalam menerima masukan. Serta menghimbau agar PP DMI mengacu pada AD/ART terkait pelaksanaan Muktamar VIII.
Seperti diketahui, masa kepengurusan PP DMI 2017-2022 telah berakhir pada November 2022. Perpanjangan masa periode satu tahun berlangsung mulai dari November 2022.
Oleh karena itu, sejumlah PW DMI merekomendasikan untuk melaksanakan Muktamar DMI VIII November 2023 dikarenakan masa pandemi covid-19 telah usai.
Namun, pada Rapimnas 6 Maret 2023, PP DMI memutuskan Muktamar
usai Pemilu 2024 mendatang.
Keputusan itulah yang kemudian ditanggapi oleh sejumlah PW DMI yang menganggap pengurus yang telah selesai masa jabatan dan bagi berapa PW tidak bisa menjalankan sejumlah kerja sama dengan pihak lain, karena legalitas.
Istana Ungkap Alasan Jokowi Kunker ke NTB di Tengah Aksi Hari Buruh
Plt Deputi Protokol dan Pers Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana berdalih rencana kunker Presiden Jokowi ke NTB sudah dirancang jauh-jauh hari.
