SPSI Ingatkan Perusahaan di Kota Malang Segera Cairkan THR

Ilustrasi massa buruh dan mahasiswa di Kota Malang
Sumber :
  • VIVA/Lucky Aditya

VIVA Nasional - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Malang memperingatkan perusahaan yang ada di wilayah mereka untuk segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan. Sebab, jika terlambat akan terkena denda 5 persen dari nilai THR yang seharusnya diberikan.

img_title Perusahaan Cari Cara Pangkas Biaya, Proses Bisnis Mulai Beralih ke Digital

Ketua SPSI Kota Malang Suhirno mengungkapkan bahwa dasar aturan itu merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Itu kalau kurang 7 hari belum dibayar kan ada denda, kalau keterlambatan bentuknya 5 persen dari nilai, itu menjadi hak buruh," kata Suhirno, Rabu, 5 April 2023. 

img_title China Ubah Aturan Dana Perumahan Pekerja, Kini Bisa untuk Biayai Program Pemerintah

Suhirno menuturkan, SPSI Kota Malang memiliki anggota sekitar 8.000 pekerja yang bekerja di 26 perusahaan. Sebanyak 6.000 anggota merupakan pekerja pabrik rokok. Sisanya bekerja di sejumlah sektor perusahaan. Dia menyebut, jika perusahaan tidak mampu memenuhi aturan maka wajib bermusyawarah dengan para pekerja. 

Massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Malang Melawan berunjuk rasa menolak Omnibus Law di kawasan Alun-alun Tugu, Kota Malang, Selasa, 20 Oktober 2020.

Photo :
  • VIVA/Lucky Aditya

img_title GTA 6 Bikin Karyawan Inggris Ramai-ramai Ambil Cuti, Bagaimana dengan Gamer Indonesia?

"Itu tergantung dari kondisi perusahaan, tapi paling tidak harus dimusyawarahkan. Pasti kewajiban organisasi untuk melindungi, membela, memperjuangkan itu kewajiban," ujar Suhirno. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sementara itu, Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arip Tri Setiawan mengimbau agar seluruh perusahaan bisa memberikan THR sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam regulasinya besaran THR adalah satu bulan upah yang diberikan perusahaan kepada pekerja dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih. Jika kurang dari 12 bulan maka diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja dikali satu bulan upah dibagi 12.

"Tahun lalu, tidak ada perusahaan yang tidak memberikan THR. Saya berharap tahun ini juga sama. Kami akan mengawasi perusahaan-perusahaan untuk mengecek dan menanyakan kepada karyawannya sudah diberi THR atau belum," tutur Arip. 

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo

Ancaman Pramono Buat Perusahaan di Jakarta yang Tak Terapkan UMP Baru pada 2027

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pihaknya akan menindak tegas perusahaan yang tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut